Rawat Kepercayaan Publik, Humas Bawaslu Diminta Tak Boleh Anti Kritik

Bogor— Keterbukaan terhadap kritik dan saran masyarakat merupakan modal utama bagi pengawas pemilu dalam merawat kepercayaan publik serta memperkokoh integritas demokrasi.

​Penegasan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Refleksi dan Transformasi Kehumasan Bawaslu: Membangun Kepercayaan Publik dan Penguatan Partisipasi Masyarakat Menuju Pemilu Berintegritas, Kamis (24/9/2026).

​Kegiatan yang diikuti jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat ini difokuskan untuk membenahi strategi komunikasi lembaga pengawas pemilu dalam merespons dinamika publik.
​Lolly mengingatkan agar seluruh aparatur humas tidak memosisikan diri sebagai benteng pertahanan yang defensif atau reaktif membela diri saat menerima sorotan dan evaluasi dari warga.

​“Humas Bawaslu tidak boleh anti-kritik. Setiap masukan, kritik, maupun aspirasi masyarakat harus dijadikan cermin evaluasi untuk memperbaiki kualitas tata kelola kelembagaan dan kinerja pengawasan,” tegas Lolly di hadapan peserta.

​Menurut Lolly, humas merupakan garda terdepan yang menentukan citra serta reputasi pengawas pemilu, sehingga setiap tanggapan atas keluhan publik wajib disampaikan secara santun, lugas, dan solutif.

​Bawaslu Jawa Barat menilai arahan ini menjadi pedoman krusial bagi 27 kabupaten/kota untuk terus mempercepat transformasi kehumasan daerah, khususnya dalam meninggalkan pola lama yang reaktif dan beralih menjadi edukator demokrasi yang adaptif.

​Tantangannya, mengelola arus kritik dan ekspektasi publik di ruang digital menuntut kematangan komunikasi serta kepekaan aparatur untuk memilah evaluasi konstruktif secara terbuka tanpa bersikap resisten.

​Melalui komitmen keterbukaan dan keberanian menerima kritik, Bawaslu se-Jawa Barat bertekad mempererat sinergi dengan masyarakat demi mewujudkan pengawasan pemilu masa depan yang transparan, adil, dan berintegritas.