Sekretariat Bawaslu Jabar Siapkan Efisiensi dan Prioritas Kerja 2026

Bandung — Bawaslu Provinsi Jawa Barat menegaskan arah kerja Sekretariat Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada efisiensi anggaran, penajaman prioritas program, serta kesesuaian kinerja dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Konsolidasi Sekretariat di Kantor Bawaslu Jabar, Senin (5/1/2025).

Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar, Widodo Wuryanto, menyampaikan bahwa Renstra terbaru dan IKU telah tersedia sebagai panduan kerja seluruh bagian. Meski terdapat perubahan nomenklatur yang belum disetujui KemenPAN-RB, struktur bagian tetap berjalan sambil menunggu keputusan resmi.
“Target kerja harus mengikuti Renstra dan IKU. Kita bekerja di lembaga, jadi harus punya guidance yang jelas,” ujar Widodo.

Ia menekankan bahwa pada 2026 akan diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga seluruh unit diminta tidak mengeluh, melainkan tetap berinovasi dan menyusun skala prioritas berdasarkan peta jalan anggaran. Menurutnya, anggaran berapa pun sudah memiliki gambaran, dan akan disesuaikan ketika DIPA bersifat valid dan rigid.

Widodo juga mengingatkan bahwa biaya layanan rutin kantor—seperti listrik, air, dan kebersihan—harus diperhitungkan secara cermat, serta pengelolaan sarana prasarana, kendaraan operasional, dan aula perlu ditunjuk penanggung jawabnya secara jelas. “Mobil operasional harus berada di kantor karena berbeda dengan mobil jabatan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, turut disampaikan arahan terkait pembinaan SDM, termasuk pemetaan kenaikan pangkat satu tahun ke depan, pendataan pegawai yang belum mengikuti PKP, serta pembatasan perjalanan dinas di tengah keterbatasan anggaran.
“Dengan kondisi anggaran seperti ini, tidak perlu berebut perjalanan dinas. Nikmat sehat lebih utama,” ujar Widodo.

Kepala Bagian Keuangan, Herdi, menambahkan bahwa kondisi anggaran tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena DIPA belum sepenuhnya utuh dan kebijakan efisiensi berlaku di seluruh provinsi. Ia menyebut pembatasan lembur, kendaraan operasional, hingga pemeliharaan gedung sebagai konsekuensi yang harus dikelola dengan penentuan prioritas kegiatan.

Rapat konsolidasi juga menyoroti perlunya penguatan soliditas internal, keberlanjutan kegiatan tahun sebelumnya yang belum selesai, penguatan komunikasi dengan Kesbangpol Jabar, serta penataan administrasi dan kedisiplinan kerja. Kegiatan ditutup dengan ajakan untuk menjaga kekompakan dan adaptif menghadapi keterbatasan anggaran Tahun Anggaran 2026.