Bandung, 2025 — Bawaslu Jawa Barat memperkuat silaturahmi dengan partai politik sebagai bagian dari pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB). Melalui kunjungan ke DPD Partai Gerindra, DPD PDI Perjuangan, DPD Partai Golkar, dan DPW PKB Jawa Barat, Bawaslu menegaskan bahwa kesiapan administratif parpol harus ditata sejak awal untuk mencegah persoalan data pada Pemilu 2029.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Harminus Koto, menegaskan bahwa banyak persoalan administratif muncul karena partai baru menata data menjelang pendaftaran pemilu.
“Bawaslu tidak ingin partai pontang-panting pada 2029 karena syarat administratif baru disadari di akhir. Semua harus beres sejak awal,” ujar Harminus.
Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zam Zam, menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan bagian dari upaya preventif lembaga.
“Kami memastikan kesiapan sejak jauh hari. Bukan hanya mengawasi, tetapi memberi saran agar persoalan tidak berulang,” jelasnya.
Dalam dialog dengan Partai Gerindra, Bawaslu menyoroti dua kerentanan utama PDPPB: anggota parpol yang beralih status menjadi ASN atau TNI–Polri, serta data pemilih pemula dan pemilih meninggal yang belum teradministrasi dengan baik.
“Ada kader yang alih status menjadi ASN atau TNI–Polri tanpa melapor ke partai. Ini harus dibenahi dari awal,” kata Harminus.
Perwakilan Gerindra mengapresiasi langkah Bawaslu yang dinilai sangat membantu penyusunan data internal partai.
“Langkah Bawaslu ini sangat mempermudah kami dalam penataan data,” ujar pihak Gerindra.
Dalam silaturahmi dengan PDI Perjuangan, partai menyampaikan telah memiliki 186.000 pengurus dan 51.084 anggota terdaftar di SILON, namun validasi faktual masih menjadi tantangan besar.
“Kami siap mengikuti pemilu berikutnya, tapi validasi keanggotaan dan data pemilih harus diperbaiki agar tidak ada yang tertinggal,” ujar perwakilan PDIP, Agus Rustandi.
Bawaslu menegaskan bahwa PDPPB mewajibkan pembaruan rutin atas elemen data yang rawan, seperti pemilih meninggal atau pemilih yang berganti status.
Pertemuan dengan Partai Golkar menyoroti persoalan teknis akses SIPOL, minimnya operator, hingga kasus anggota meninggal yang masih tercatat sebagai caleg.
Pengurus Golkar bagian hukum menilai akurasi data Bawaslu sangat membantu.
“Data paling akurat itu dari Bawaslu,” ujarnya.
Bawaslu menekankan bahwa target PDPPB adalah memperkecil angka pemilih bermasalah seperti DPK hingga nol.
Dalam dialog dengan PKB, partai melaporkan keterwakilan perempuan telah mencapai 34%, dan penataan struktur DPC berjalan 60–70%. PKB juga mempertanyakan ruang sosialisasi bagi pemilih pemula di tingkat pelajar.
“Kami berharap menjadi mitra strategis Bawaslu Jabar, terutama untuk kaderisasi dan pembenahan data,” ujar pengurus PKB.
Zacky menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan administratif parpol sejak awal, bukan bentuk intervensi.
“Kunjungan ini langkah preventif agar administrasi parpol siap sejak awal,” tegasnya.
