Ketua Bawaslu jabar, Harminus Koto memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kerjamasa dengan OMS dan Perguruan Tinggi di Hotel Wiwi Perkasa Kabupaten Indramayu, Jumat (19/06).*
BAWASLU JABAR- Potensi pelanggaran, berpotensi terjadi dalam tahapan pencalonan perseorangan yang saat ini tengah berjalan. Pemalsuan tanda tangan, dukungan ganda, serta data dukungan yang tidak lengkap sangat mungkin terjadi pada tahapan pencalonan perseorangan. Demikian diungkapkan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto dalam sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kerjamasa dengan OMS dan Perguruan Tinggi di Hotel Wiwi Perkasa Kabupaten Indramayu, Jumat (19/06).
“Masalah yang sedang banyak terjadi di tahapan pencalonan antara lain pemalsuan tanda tangan, dukungan ganda, serta data dukungan yang tidak lengkap hal hal seperti itu harus kita awasi bersama sama, baik pengawas pemilu dan masyarakat untuk mengawasi Pemilukada ini dari awal samapi akhir,” ungkap Harminus.
Atas tingginya potensi pelanggaran dalam tahapan pemilukada serentak 2015, jelas Harminus, Bawaslu Provinsi Jawa Barat perlu melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk memberikan pemahaman yang sama terkait tugas Pengawas Pemilu serta peran serta aktif seluruh elemen mahasiswa, ormas dan masayarakat.
Melalui sosialisasi, diharapkan ada pemahaman masyarakat dan menjadi sebuah informasi yang mengalir. Sehingga masyarakat mengetahui, larangan-larangan yang berpotensi terjadi pada tahapan pemilu. Selain tahapan pencalonan, yang rawan pelanggaran dalam tahapan pemilukada adalah periode pemungutan hingga rekapitulasi suara.
“Saya sangat berharap kepada bapak dan ibu sekalian, selain berpartisipasi memberikan suara ke bilik juga bisa berpartisipasi dalam bentuk penindakan, melaporkan pelanggaran dan mengawasi setiap tahapan pemilukada ditempat bapak dan ibu masing-masing,” katanya.
Hadir dalam kesempatan tersebut HM. Wasikin Marzuki, H. Yusup Kurnia (pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat), Eliazar Barus (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat), Pipin Hanifah (Pengamat dan Akademisi), dan Yulianto (Tim Assistensi BAwaslu RI) yang menjadi narasumber pada acara tersebut. (Full) GALERI FOTO
“Masalah yang sedang banyak terjadi di tahapan pencalonan antara lain pemalsuan tanda tangan, dukungan ganda, serta data dukungan yang tidak lengkap hal hal seperti itu harus kita awasi bersama sama, baik pengawas pemilu dan masyarakat untuk mengawasi Pemilukada ini dari awal samapi akhir,” ungkap Harminus.
Atas tingginya potensi pelanggaran dalam tahapan pemilukada serentak 2015, jelas Harminus, Bawaslu Provinsi Jawa Barat perlu melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk memberikan pemahaman yang sama terkait tugas Pengawas Pemilu serta peran serta aktif seluruh elemen mahasiswa, ormas dan masayarakat.
Melalui sosialisasi, diharapkan ada pemahaman masyarakat dan menjadi sebuah informasi yang mengalir. Sehingga masyarakat mengetahui, larangan-larangan yang berpotensi terjadi pada tahapan pemilu. Selain tahapan pencalonan, yang rawan pelanggaran dalam tahapan pemilukada adalah periode pemungutan hingga rekapitulasi suara.
“Saya sangat berharap kepada bapak dan ibu sekalian, selain berpartisipasi memberikan suara ke bilik juga bisa berpartisipasi dalam bentuk penindakan, melaporkan pelanggaran dan mengawasi setiap tahapan pemilukada ditempat bapak dan ibu masing-masing,” katanya.
Hadir dalam kesempatan tersebut HM. Wasikin Marzuki, H. Yusup Kurnia (pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat), Eliazar Barus (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat), Pipin Hanifah (Pengamat dan Akademisi), dan Yulianto (Tim Assistensi BAwaslu RI) yang menjadi narasumber pada acara tersebut. (Full) GALERI FOTO
