Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Partai Politik alias parpol mulai pasang kuda-kuda, agar kursi dan posisi bisa digapai. Bawaslu Provinsi Jawa Barat pun tak mau kalah lihai. Belum lama ini (5/7) kemudian menggelar konsolidasi demokrasi bersama Partai Gelora. Sebagai wasit, Bawaslu memang tak ingin lebih banyak meniup peluit.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah menilai, meski menindak suatu pelanggaran pemilu menjadi tugas Bawaslu, sejatinya hal tersebut tidak begitu baik jika dibandingkan dengan langkah pencegahan. Lalu apakah pencegahan menjadi sepenuhnya tanggungjawab Bawaslu ? Tentu tidak ! Pencegahan tidak luput dari peran parpol itu sendiri. Parpol merupakan pilar strategis, objek penting yang turut menentukan kualitas suatu proses demokrasi.
"Kami tidak ingin dipenuhi oleh semangat menindak, tanpa membangun suatu komunikasi yang salahsatunya dapat dilakukan melalui konsolidasi dan sosialiasasi" ucapnya.
Melihat jadwal yang akan segera memasuki tahapan verifikasi, menurut Abdullah, mereka partai yang lolos parliamentary threshold akan diuntungkan. Tak terkecuali Partai Gelora. Namun demikian, dirinya menegaskan para parpol agar tetap mengedepankan cara-cara yang fair. Bagaimana kelengkapan teknis administrasi disiapkan, kemudian mengedepankan ketelitian dan kehati-hatian saat melakukan input Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
"Bagaimanapun menguasai wilayah Jawa Barat sebagai barometer nasional merupakan tantangan yang harus tetap diraih dengan cara-cara yang fair", tutur Bang Dul, sapaan akrabnya.
Berkenaan dengan input data pada aplikasi SIPOL, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Sutarno yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan penekanan pada sisi lain. Yakni untuk tidak sembarangan melakukan input data pribadi, terlebih jika pihak yang bersangkutan tidak mengetahui. Karena selain data pribadi memiliki perlindungan hukum tersendiri, hal tersebut dapat mencederai hak orang lain. Misalnya, hak untuk menjadi pengawas adhoc. Mengingat salahsatu proses rekruitmen pengawas adhoc yaitu mengecek aplikasi SIPOL, untuk mengantisipasi yang coba-coba bermain dua kaki.
Ia yang merupakan pengampu Divisi Penanganan Pelanggaran juga menghimbau agar jajaran partai bentukan Fahri Hamzah itu untuk tidak segan-segan melaporkan jika menemukan tindakan-tindakan diluar jalur. Seperti yang sering disebut serangan fajar. "Tidak perlu ragu untuk melapor pada Bawaslu. Kami tidak pandang bulu dalam melakukan tindaklanjut", tegas Sutarno.
Sementara itu, Ketua DPW Gelora Jawa Barat, Haris Yuliana mengapresiasi langkah Bawaslu yang tidak ingin mengejar prestasi dalam hal berapa banyak suatu pelanggaran tertangani. Namun prestasi karena hampir tidak adanya pelanggaran terjadi. "Karena sesungguhnya semakin tidak ada pelanggaran, semakin prestasi pantas dibanggakan", terang Haris.
Dalam menghadapi verifikasi, dirinya mengungkapkan jika partai yang disahkan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 26 April 2020 itu sudah memiliki anggota sedikitnya 71.000 orang. Di Jawa Barat sendiri, kurang lebih 27.000 tersebar di 27 Kabupaten/Kota. Persiapan dalam menghadapi tahapan verifikasi juga hampir selesai, yang mana sedang proses update SIPOL pada tingkat pusat.
"Semoga apa yang dibicarakan ini bukan hanya menjadi sekedar omong kosong, namun menjadi sebuah komitmen Bawaslu dan Partai Gelora untuk sama-sama meningkatkan kualitas demokrasi kita" tutupnya (She)
