35 Perguruan Tinggi Jabar Ramaikan Debat Penegakan Hukum Pemilu

Bandung — Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu (PHP) VI Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu RI mencatat rekor partisipasi sejak pertama kali digelar pada 2019. Sebanyak 409 regu dari 291 perguruan tinggi mengikuti kompetisi tersebut, termasuk 35 perguruan tinggi yang berasal dari Jawa Barat.

Keikutsertaan 35 perguruan tinggi di Jawa Barat menunjukkan meningkatnya perhatian kalangan akademik terhadap isu penegakan hukum pemilu.

Jumlah peserta tahun ini meningkat hampir 32 persen dibandingkan dengan tahun 2025 dan menjadi capaian tertinggi sejak kompetisi pertama diselenggarakan pada tahun 2019.

Anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan tingginya jumlah peserta mencerminkan meningkatnya kepedulian generasi muda terhadap isu demokrasi, pengawasan pemilu, dan penegakan hukum sebagai modal sosial bagi masa depan demokrasi Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam siaran pers Bawaslu RI, Senin (27/7/2026).

"Kami melihat 409 regu ini sebagai representasi ribuan mahasiswa yang ingin terlibat dalam diskursus demokrasi. Mereka tidak hanya datang untuk berkompetisi, tetapi juga untuk menawarkan gagasan dan solusi guna memperkuat lembaga pengawas pemilu serta sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia," ujar Puadi.

Sementara itu, anggota Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bahri, menilai kompetisi debat menjadi jembatan antara kajian akademik dan kebutuhan untuk menyempurnakan regulasi kepemiluan.

"Hasil kajian akademik dapat menjadi masukan bagi penyesuaian regulasi guna menjaga integritas dan keadilan pemilu," kata Syaiful Bahri.

Peserta kompetisi berasal dari berbagai jenis perguruan tinggi, meliputi universitas negeri dan swasta, perguruan tinggi keagamaan Islam, sekolah tinggi hukum dan ilmu sosial-politik, serta institut, termasuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap penegakan hukum pemilu telah menjangkau berbagai bidang keilmuan dan lingkungan akademik di Jawa Barat.

Syaiful menilai tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan yang lahir dari ruang debat dapat dikembangkan menjadi rekomendasi kebijakan.

Bawaslu berharap gagasan terbaik dari kompetisi ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan regulasi dan penguatan penegakan hukum pemilu.