Sukses Gelar P2P di 27 Kabupaten/Kota, Bawaslu Jabar Dorong Penguatan Kapasitas Kader

Bandung — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mencatatkan capaian positif dengan menuntaskan seluruh rangkaian program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di 27 kabupaten/kota. Capaian strategis Program Nasional Bappenas ini dievaluasi secara menyeluruh dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan P2P yang digelar secara daring, Senin (27/7/2026).

Dalam forum tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Hj. Nuryamah, S.E.I., M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Di tengah suasana kekeluargaan dan rasa kebersamaan yang mendalam, Nuryamah mengajak seluruh jajaran menjadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas serta semangat integritas dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan.

Nuryamah mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat dalam mengikuti P2P sangat tinggi. Sebagian besar daerah berhasil memenuhi target kuota kepesertaan dengan baik, sementara daerah yang sedang menyempurnakan capaian peserta terus mendapat pendampingan konsultatif agar pemenuhan target berjalan optimal. Pengelolaan data pembelajaran juga menunjukkan tren positif, di mana penarikan data pre-test di hampir seluruh wilayah berjalan lancar.
Adanya perbedaan sistem aplikasi di Kabupaten Bogor justru menjadi pijakan penting bagi Bawaslu Jabar untuk memperkuat standarisasi dan integrasi data digital ke depan.

Dari sisi hasil evaluasi pembelajaran, mayoritas peserta berhasil lulus post-test dengan nilai memuaskan. Dinamika hasil evaluasi di beberapa daerah diposisikan sebagai pemetaan berharga untuk menyempurnakan metode pengajaran agar modul edukasi pengawasan partisipatif semakin efektif dan adaptif.

Apresiasi khusus diberikan kepada daerah-daerah yang sukses melakukan terobosan pembentukan komunitas kader pengawas partisipatif, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sumedang, Indramayu, dan daerah lainnya. Bahkan, Kabupaten Bandung dan KBB berhasil menginisiasi pembentukan hingga lima komunitas kader sekaligus.

Guna memperluas dampak gerakan partisipatif, Bawaslu Jabar terus mendampingi daerah seperti KBB dan Pangandaran dalam mematangkan agenda aksi serta mengintegrasikan kanal media sosial resmi komunitas. Langkah ini ditargetkan tuntas pekan ini agar ruang edukasi publik berbasis digital semakin interaktif.

Seluruh progres positif ini akan dirangkum dalam laporan akhir yang siap diselesaikan secara tepat waktu pada 30 Juli 2026. Melalui pengerjaan yang terstruktur ini, Bawaslu Jabar optimistis mampu melangkah mantap untuk bersaing unggul di tingkat nasional, sekaligus siap berkontribusi aktif bersama Bawaslu RI dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).