Algoritma Pengaruhi Arus Informasi Pemilih, KPU-Bawaslu Ungkap Tantangan Pemilu 2029

Bandung - Bawaslu dan KPU Jawa Barat mengingatkan bahwa perubahan ruang digital menjadi tantangan baru Pemilu 2029 karena informasi di media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat dalam menentukan pilihan politik.

Bawaslu Jawa Barat menilai pengawasan pemilu ke depan membutuhkan keterlibatan publik yang lebih luas karena kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara.

Kegiatan Konsolidasi Demokrasi Penguatan Kelembagaan bagi stakeholder se-Provinsi Jawa Barat menjadi forum bagi Bawaslu untuk memperkuat pengawasan partisipatif sebelum memasuki tahapan Pemilu 2029.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, mengatakan bahwa keberhasilan pemilu membutuhkan dukungan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Indikator keberhasilan pemilu dan pemilihan itu tidak hanya bergantung pada kerja-kerja kelembagaan penyelenggara pemilu,” kata Zacky saat membuka kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung (3/9/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat sipil.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menjelaskan bahwa ruang digital kini menjadi bagian penting dalam pembentukan pilihan politik masyarakat.

Ahmad menjelaskan bahwa tantangan pemilu saat ini tidak hanya terletak pada proses pemungutan suara, tetapi juga pada kualitas informasi yang diterima masyarakat melalui ruang digital.

“Informasi mana yang bisa dipercaya, mengapa informasi tertentu dipercaya sementara informasi lain tidak,” kata Ahmad saat menjelaskan tantangan informasi digital dalam pemilu.

Tantangan tersebut semakin besar karena masyarakat menghadapi arus informasi yang cepat, sementara kemampuan mengenali pelanggaran dan informasi yang valid masih belum merata.

Bawaslu memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif, membuka ruang bagi kritik publik, serta melibatkan stakeholder untuk menjaga kualitas tahapan pemilu.