Bawaslu Jabar Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Dan Akuntabilitas Lembaga

Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi rutin jajaran sekretariat se-Jawa Barat guna memastikan penguatan tata kelola administrasi dan optimalisasi kinerja institusi. Agenda ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga standar profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya lembaga dan persiapan menghadapi tahapan pengawasan mendatang.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Widodo Wuryanto, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi antarjajaran sekretariat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sangat penting untuk menjamin transparansi pelaporan. Ia menegaskan bahwa setiap proses administratif harus dilakukan dengan cermat guna mempertahankan akuntabilitas institusi dan memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai target yang ditetapkan.

"Rapat rutin ini menjadi momentum untuk menyelaraskan ritme kerja dan memastikan seluruh tugas administratif dijalankan dengan prinsip kejujuran serta integritas tinggi," ujar Widodo Wuryanto.

Dalam aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Bawaslu Provinsi Jawa Barat tengah memetakan peningkatan kompetensi staf melalui berbagai program sertifikasi teknis dan pelatihan fungsional. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap unit kerja di Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki personel yang kompeten dalam mendukung operasional pengawasan pemilu serta pengelolaan logistik dan keuangan secara akuntabel.

Terkait pengelolaan anggaran, rapat tersebut juga membahas strategi penajaman alokasi dana agar lebih efektif dan efisien. Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendorong jajaran sekretariat untuk proaktif dalam mengoordinasikan dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah melalui koordinasi yang intensif dengan badan terkait di wilayah masing-masing guna mendukung kelancaran agenda pengawasan partisipatif.

Selain urusan administratif, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. Seluruh jajaran di tingkat kabupaten/kota diinstruksikan untuk aktif mempublikasikan kinerja lembaga melalui kanal digital secara kreatif dan informatif, serta mengoptimalkan platform Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) agar akses informasi bagi masyarakat semakin mudah dan luas.

Melalui penguatan tata kelola ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat optimis dapat memberikan pelayanan pengawasan yang lebih berkualitas serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Jawa Barat.