Bukan Sekadar Lulus, Kader P2P Harus Berdampak

Ciamis - Keberhasilan pengawasan partisipatif ditentukan oleh tindakan nyata peserta yang mengikuti pelatihan, bukan sekadar jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

Pesan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, saat menutup kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif di Kabupaten Ciamis yang menyiapkan kader pengawas pada masa nontahapan pemilu, Kamis (16/7/2026).

Menurut Nuryamah, pengawasan pemilu tetap berlangsung meski belum memasuki tahapan pemilu karena Bawaslu menjalankan pendidikan politik, pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, serta konsolidasi demokrasi bersama berbagai pemangku kepentingan.

“Ketika penyelenggara bekerja tanpa ada jembatan informasi kepada masyarakat, publik akan menganggap Bawaslu tidak bekerja, padahal faktanya banyak kegiatan yang terus kami lakukan,” ujarnya.

Ia menegaskan kader P2P tidak lagi berada pada tahap belajar, melainkan telah memasuki level berfungsi dan bergerak yang ditandai dengan kemampuan mengedukasi komunitas, mengajak masyarakat berpartisipasi, serta melaksanakan rencana tindak lanjut.

Data Bawaslu Provinsi Jawa Barat menunjukkan sedikitnya 1.975 kader telah terbentuk melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan P2P, sementara di Kabupaten Ciamis telah lahir 4 komunitas yang mulai memanfaatkan media sosial sebagai ruang edukasi.

“Jangan hanya membuat rencana tindak lanjut, tetapi pastikan ada output dan outcome yang dirasakan masyarakat melalui kerja nyata di komunitas masing-masing,” kata Nuryamah.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi kader setelah pelatihan karena tidak semua komunitas mampu mempertahankan aktivitas edukasi secara berkelanjutan tanpa komitmen bersama.

Bawaslu akan mendorong kader untuk mendokumentasikan kegiatan, memperkuat jejaring dengan pemerintah daerah dan komunitas, serta mengusulkan praktik baik yang berhasil sebagai percontohan kepada Bawaslu Republik Indonesia.

Melalui kader yang aktif bergerak di lingkungan masing-masing, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pengawasan partisipatif, aktif memperbarui informasi kepemiluan, serta berperan menjaga kualitas demokrasi sejak masa nontahapan.