Bukan Sekadar Simpan Dokumen, Usep Dorong JDIH Jadi Bank Pengetahuan Kepemiluan

Bandung — Penguatan kelembagaan pengawas pemilu dalam menghadapi dinamika regulasi dan transformasi digital menuntut integrasi yang kokoh antara kajian hukum yang aplikatif serta keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terstandarisasi.

Urgensi tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi bertema “Optimalisasi Kajian Hukum dan Pengelolaan JDIH sebagai Upaya Penguatan Kelembagaan Bawaslu” yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026). Forum konsolidasi ini diikuti jajaran Koordinator Divisi yang membidangi Hukum, Kepala Subbagian Hukum, serta staf pengelola JDIH dari 27 Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Membuka kegiatan secara resmi, Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Jawa Barat, Usep Agus Zawari, menegaskan bahwa kajian hukum dan JDIH merupakan satu kesatuan ekosistem kelembagaan yang saling melengkapi. Kajian hukum berfungsi melahirkan analisis, pertimbangan, dan rekomendasi yuridis, sementara JDIH berperan sebagai etalase publik yang mendokumentasikan serta menyebarluaskan produk-produk hukum tersebut.

“Kajian hukum dan JDIH harus ditempatkan sebagai satu kesatuan ekosistem kelembagaan. JDIH bukan sekadar rumah untuk menumpuk arsip dokumen mati, melainkan harus bertransformasi menjadi bank pengetahuan hukum kepemiluan yang hidup dan mencerdaskan publik. Masyarakat, akademisi, maupun pengawas harus dimudahkan dalam menelusuri tren putusan, norma hukum, hingga dinamika penanganan pelanggaran,” ujar Usep.

Usep juga mendorong jajaran divisi hukum di daerah untuk mulai memetakan isu-isu hukum kontemporer menjelang Pemilu 2029, khususnya yang berkelindan dengan kejahatan siber dan perkembangan teknologi informasi.

“Output kajian hukum tidak boleh berhenti di atas meja sebagai dokumen formalitas. Kajian tersebut harus diturunkan menjadi rujukan aplikatif, baik berupa legal opinion, rekomendasi kebijakan, materi pelatihan aparatur, maupun bahan sosialisasi pencegahan pelanggaran,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Jawa Barat, Andika Pratama, menyampaikan bahwa penguatan JDIH dirancang untuk mengoptimalkan diseminasi informasi hukum, baik ke internal pengawas pemilu maupun eksternal pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Narasumber Tim Pengelola JDIH Biro Hukum Bawaslu RI, Ucu Saepurridwan, menekankan bahwa paradigma pengelolaan dokumentasi hukum di lingkungan Bawaslu harus bergerak proaktif. Menurutnya, seluruh jajaran pengelola di daerah perlu memahami aspek yuridis JDIH sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 28 Tahun 2022.

“JDIH ini bukan benda mati yang sekadar pasif menunggu dokumen untuk diunggah. Pengelola JDIH harus aktif mengikuti dan mendokumentasikan setiap produk hukum yang lahir, sekaligus siap menyediakan basis referensi saat kelembagaan membutuhkan kajian hukum. Keduanya saling membutuhkan dan berkelindan,” tegas Ucu.

Secara teknis, Ucu menyoroti krusialnya standarisasi penulisan abstrak dokumen hukum dan putusan yang kerap terlewat oleh operator daerah. Ia menggarisbawahi bahwa ringkasan dokumen harus terstruktur secara baku agar memiliki daya telusur yang efektif.

“Pembuatan abstrak putusan mutlak terdiri dari tiga alinea: diawali identitas pelapor dan dasar kewenangan lembaga, diikuti uraian pokok materi perkara beserta pertimbangan hukum, dan ditutup dengan amar putusan secara utuh. Kerapian struktur ini menentukan kemudahan publik dalam memahami esensi keadilan pemilu yang kita tegakkan,” papar Ucu sembari mengapresiasi capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Bawaslu yang menyentuh angka 95,10 serta raihan e-Report JDIH sebesar 90.

Terkait pelaksanaan kajian hukum terhadap isu-isu aktual di daerah, Ucu mengingatkan pentingnya aspek kehati-hatian kelembagaan sebelum mengunggah dokumen ke ruang publik.

“Melakukan kajian hukum terhadap dinamika wilayah itu sebuah keharusan bagi jajaran hukum. Namun, inisiatif untuk mengunggah kajian tersebut ke JDIH harus ditimbang secara matang asas manfaat dan mudaratnya bagi marwah lembaga, serta tetap merujuk pada ketentuan informasi yang dikecualikan pada PPID,” jelas Ucu.

Melengkapi paparan tersebut, Tim Teknis JDIH Bawaslu RI, Ayatullah, mendemonstrasikan sistem tata kelola portal terpadu *jdih.bawaslu.go.id*, mekanisme verifikasi berjenjang, pemutakhiran relasi dokumen hukum aktif, serta penguatan keamanan akun admin untuk mengantisipasi potensi kerawanan siber.

Rapat kerja ini turut merespons usulan Bawaslu kabupaten/kota mengenai pembagian jadwal (timeline) verifikasi dokumen di tingkat provinsi serta penyelarasan format telaah staf berdasarkan tata naskah dinas dan pedoman advokasi hukum Bawaslu. Melalui penguatan kapasitas ini, Bawaslu Jawa Barat bertekad memperkokoh akuntabilitas hukum kelembagaan secara berkelanjutan.