Dari Data ke Aksi: Jabar Perkuat Demokrasi Partisipatif

Upaya memperkuat demokrasi berbasis data mengemuka dalam rapat koordinasi Tim Kelompok Kerja (Tim Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Rabu (6/5/2026).

Forum ini menegaskan pentingnya mengubah angka indeks menjadi langkah konkret. IDI tidak hanya dipahami sebagai capaian statistik, tetapi sebagai dasar perbaikan kualitas demokrasi.

Bawaslu Jawa Barat mendorong penggunaan data kerawanan pemilu sebagai rujukan kebijakan. Pendekatan ini dinilai mampu membaca pola persoalan secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Anggota Bawaslu Jabar, Nuryamah, menyebut pengukuran indeks mengacu pada pengalaman pemilu sebelumnya. “Data lima tahun terakhir, termasuk isu media sosial dan netralitas, menjadi dasar analisis,” ujarnya.
Ia menegaskan, data tersebut harus ditindaklanjuti dalam strategi pencegahan.

“Tujuannya bukan sekadar memetakan, tetapi memastikan perbaikan nyata pada proses demokrasi,” katanya.

Bawaslu mencatat 503 perkara pelanggaran pemilu dan 364 pada pemilihan. Angka ini menjadi pijakan untuk memperkuat pengawasan dan pendidikan politik masyarakat.

Sekretaris Bakesbangpol Jabar, Rumondang Rumapea, menilai kolaborasi menjadi faktor kunci. “IDI adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu lembaga,” ujarnya.

Namun, tantangan tetap muncul dari kompleksitas wilayah dan keberagaman sosial politik. Perbedaan karakter daerah menuntut pendekatan yang lebih spesifik dan adaptif.

Kepala BPS Jabar, Margaretha Ari Anggorowati, memastikan dukungan analisis yang lebih rinci. “Kami akan membuka indikator agar setiap pihak tahu apa yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Ke depan, pembahasan teknis per indikator akan dilakukan untuk mempercepat intervensi. Langkah ini diharapkan membuat kebijakan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung.