Demokrasi Jabar Tetap Baik, Ini Tantangan Menuju Pemilu 2029

Bandung – Demokrasi Jawa Barat masih berada pada kategori baik dengan skor IDI 80,86, namun penguatan kelembagaan dan keterlibatan masyarakat menjadi tantangan penting menuju Pemilu 2029.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat mencatat skor IDI Jawa Barat 2025 mencapai 80,86 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 78,19.

Skor tersebut mengalami penyesuaian dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat demokrasi daerah.

Evaluasi demokrasi tidak hanya melihat capaian angka, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah penguatan pada indikator yang masih memerlukan perhatian.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Ruliadi, menjelaskan bahwa evaluasi berbasis data diperlukan untuk menyusun langkah perbaikan serta memastikan indikator demokrasi terus berkembang.

“Evaluasi demokrasi menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan berbasis data untuk memastikan kualitas demokrasi terus berkembang,” kata Ruliadi dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Kabupaten Bandung, Kamis (3/9/2026).

Aspek kapasitas lembaga demokrasi menjadi perhatian karena berkaitan dengan kemampuan institusi dalam menjaga integritas proses demokrasi, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menyampaikan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kerja penyelenggara, tetapi juga oleh keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Indikator keberhasilan pemilu dan pemilihan itu tidak hanya bergantung pada kerja-kerja kelembagaan penyelenggara pemilu,” ujar Zacky.

Penguatan partisipasi masyarakat menjadi fokus bersama agar warga tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga berperan dalam mengawasi proses demokrasi.

Bawaslu dan Bakesbangpol mendorong penguatan pendidikan politik, keterlibatan stakeholder, serta evaluasi berkelanjutan sebagai langkah untuk menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu 2029.

Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan saat pemungutan suara, tetapi juga melalui pengawasan terhadap seluruh proses pemilu.