Integritas Jadi Fokus Orientasi 249 PPPK Bawaslu di Jawa Barat

Bandung - Bawaslu Provinsi Jawa Barat memulai orientasi bagi 249 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 8–29 Juli 2026 sebagai langkah memperkuat integritas, profesionalisme, dan kesiapan aparatur mendukung pengawasan pemilu.

Orientasi dilaksanakan serentak di Bawaslu Provinsi serta seluruh Bawaslu kabupaten/kota karena kualitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga kapasitas sumber daya manusia yang menjalankannya.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky M. Zam Zam, menegaskan perubahan status menjadi ASN harus diikuti perubahan cara berpikir, perilaku, dan tanggung jawab sebagai pelayan publik yang menjaga kepercayaan masyarakat.

“Orientasikan diri sebagai bagian dari abdi negara di Bawaslu. Jaga sikap, perilaku, dan nilai etik karena masyarakat akan melihat saudara sebagai wajah kelembagaan Bawaslu,” ujar Zacky.

Ia mengingatkan peningkatan kesejahteraan aparatur tidak boleh berujung pada perilaku yang merusak integritas, termasuk keterlibatan dalam praktik judi daring maupun tindakan lain yang mengganggu etos kerja.

“Saya tidak ingin pertambahan pendapatan justru disia-siakan dengan tindakan yang tidak etis. Tingkatkan kapasitas, jaga amanah, dan persiapkan diri menghadapi jenjang karier berikutnya,” tegasnya.

Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, Widodo Wuryanto, mengatakan sekretariat memegang peran strategis dalam memastikan administrasi, keuangan, SDM, hukum, serta layanan kelembagaan berjalan tertib sehingga pengawasan pemilu dapat dilaksanakan secara efektif.

“Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh aturan yang baik, tetapi juga oleh aparatur yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab,” kata Widodo.

Orientasi diikuti 249 PPPK dan berlangsung hingga 29 Juli 2026, dengan materi yang menitikberatkan pada penguatan kompetensi, disiplin, budaya kerja, serta nilai dasar ASN sebagai bekal menghadapi tahapan kepemiluan mendatang.

Melalui orientasi tersebut, Bawaslu Jawa Barat menargetkan lahirnya aparatur yang adaptif, berintegritas, dan mampu memberikan dukungan kelembagaan yang akuntabel sehingga kepercayaan publik terhadap pengawasan pemilu terus terjaga serta masyarakat terdorong berpartisipasi mengawal demokrasi.