Mengapa Bawaslu Tetap Melatih Ratusan PPPK Saat Tahapan Pemilu Belum Dimulai?

Bandung – Di tengah belum dimulainya tahapan Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melatih 257 PPPK sebagai strategi untuk memperkuat kapasitas aparatur agar kualitas pengawasan dan pelayanan publik tetap terjaga.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa tugas Bawaslu tidak berhenti setelah pemungutan suara selesai. Pada masa nontahapan, lembaga pengawas pemilu tetap menjalankan fungsi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendidikan demokrasi kepada masyarakat agar kehidupan demokrasi tetap sehat.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas pengawasan pemilu dan demokrasi.

"Kita tidak hanya mengawal proses demokrasi yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia dan organisasi serta memberikan literasi demokrasi," kata Zacky saat menutup Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada komisioner (pimpinan), tetapi juga ditentukan oleh aparatur sekretariat yang menjalankan fungsi administrasi, pelayanan, hingga dukungan teknis di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Komisioner tidak akan berarti kinerjanya tanpa sokongan dan dukungan rekan-rekan sekretariat dari unsur PPPK," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Muhamad Zarwan, menjelaskan bahwa orientasi diikuti oleh 257 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibimbing oleh 71 tenaga pengajar. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam dua gelombang, dan seluruh peserta dinyatakan lulus setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran.

Penguatan kapasitas aparatur dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya tantangan dalam demokrasi. Arus informasi digital yang kian cepat, penyebaran disinformasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut aparatur yang adaptif, profesional, dan terus mengembangkan kompetensi.

Karena itu, Bawaslu Jawa Barat memastikan pengembangan kapasitas aparatur tidak berhenti pada orientasi semata. Pembelajaran berkelanjutan akan terus dilakukan agar aparatur mampu memberikan pelayanan pengawasan, edukasi demokrasi, serta pendampingan kepada masyarakat secara lebih efektif.

Penguatan aparatur diharapkan dapat membuat pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, pengawasan lebih profesional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Jawa Barat.