Lompat ke isi utama

Berita

Modus Politik Uang Digital dan Hoaks AI Mengintai, Bagaimana Cara Menjeratnya?

Nuryamah Anggota Bawaslu Jabar

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nuryamah (tengah) bersama Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi Rusmin Nuryadin dalam Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif di Mercure Hotels & Resort Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (15/11/2026).

Sukabumi — Praktik politik uang kini tidak lagi sekadar berlangsung secara konvensional, melainkan mulai bergeser ke transaksi digital yang mengancam kemurnian suara rakyat.

Pergeseran modus kecurangan serta maraknya disinformasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi sorotan utama dalam sosialisasi pengawasan partisipatif di Mercure Hotels & Resort Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Minggu (15/11/2026).

Forum yang mempertemukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan, pemilih pemula, tokoh wanita, hingga pengurus partai politik ini membedah berbagai celah kerawanan pemilu. Ketua PAC Gerindra Kecamatan Parungkuda, Jujiono, bahkan melontarkan kritik terbuka terkait lemahnya kontrol pengawas pemilu di area bilik suara pada kontestasi sebelumnya.

Menanggapi kerawanan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nuryamah, menegaskan masyarakat tidak boleh pasif menunggu tahapan pemilu dimulai jika ingin melahirkan pemimpin berintegritas.
Warga didorong mengambil peran sejak masa non-tahapan melalui pemetaan dini data pemilih, pendidikan politik, serta penyampaian informasi awal dugaan pelanggaran.

“Kampanye di media sosial akan lebih banyak ke depan sehingga membutuhkan regulasi dan pengawasan bersama,” tegas Nuryamah sembari memastikan seluruh catatan kritis peserta akan diteruskan kepada Komisi II DPR RI.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menjawab keresahan publik mengenai sulitnya membuktikan transaksi politik daring dan penyebaran hoaks AI. Ia mengungkap bahwa parlemen tengah menyiapkan payung hukum khusus untuk menutup celah kejahatan elektoral di ruang siber.

“Undang-undang terkait politik uang dalam bentuk digital sedang dibuat agar demokrasi kita lebih berkualitas, termasuk memastikan nomor telepon pihak yang bersangkutan,” ungkap Heri.

Heri juga memperingatkan warga agar lebih cerdas menyaring informasi di era digital dan tidak langsung menyebarkan berita yang belum terverifikasi kebenarannya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Rusmin Nuryadin, menjabarkan enam pilar pengawasan partisipatif agar pemilih melakukan pencegahan dan pemantauan di mana saja. Sebagai langkah konkret menjaga keakuratan daftar pemilih, Bawaslu Sukabumi telah menjalankan pengawasan serta pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas secara berkelanjutan.

Bawaslu turut menyediakan Pojok Pengawasan sebagai ruang diskusi terbuka bagi partai politik dan warga untuk mencegah pelanggaran sejak dini. Keberanian masyarakat mengawasi lingkungan terdekat menjadi kunci utama melindungi hak pilih sekaligus mencegah kecurangan pada pemilu mendatang.

Penulis: Jihad Khufaya
Editor: Andhika Pratama
Foto: Novia Putri Lesman

Tag
Pengawasan Partisipatif
Politik Uang Digital
Bawaslu Jawa Barat
Hoaks AI Pemilu
Pemilu 2029
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Laporkan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Laporkan right-circle