Lompat ke isi utama

Berita

Usep Ingatkan Bahaya Biaya Politik Tinggi, Dorong Partisipasi Pengawasan Sejak Non-Tahapan

Usep Agus Zawari Anggota Bawaslu Jabar

Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Usep Agus Zawari menyampaikan sambutan di hadapan peserta dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kampung Sampireun Resort, Kabupaten Garut, Senin (16/11/2026).

Garut — Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Usep Agus Zawari, mengingatkan masyarakat bahwa tingginya biaya politik (cost politik) dalam kontestasi pemilu berisiko membuat wakil rakyat melupakan kepentingan publik saat terpilih. Peringatan tersebut ditegaskannya saat menyampaikan arahan dari atas podium dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Garut, Senin (16/11/2026).

Usep menegaskan bahwa kualitas demokrasi di masa mendatang sangat bergantung pada keaktifan warga mengawal seluruh proses pemilu, tidak terkecuali pada masa non-tahapan seperti saat ini. Menurutnya, pemilu merupakan titik awal yang menentukan arah peradaban daerah maupun bangsa ke depan.

“Semakin tinggi biaya politik saat menjadi calon legislatif, biasanya semakin mudah lupa kepada rakyat ketika sudah duduk di kursi jabatan. Jadikan kontestasi pemilu sebagai perjuangan bersama memajukan daerah. Jika partisipasi publik aktif dan berkualitas sejak masa non-tahapan, kualitas demokrasi kita pasti jauh lebih baik,” tegas Usep di hadapan puluhan peserta yang didominasi kalangan perempuan tersebut.

Pada kesempatan itu, Usep menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf institusional atas dinamika pengawasan pada Pemilu 2024 lalu. Ia mengibaratkan pemilu layaknya sebuah pertandingan yang terikat aturan main, di mana Bawaslu bertugas mengawal agar regulasi dijalankan secara adil oleh seluruh peserta.

“Terima kasih atas kontribusi aktif masyarakat pada Pemilu 2024 kemarin, karena tanpa peran bapak dan ibu sekalian, pemilu tidak akan berjalan sukses. Mari kita tekadkan niat pengawasan ini sebagai ibadah untuk memperbaiki masa depan Kabupaten Garut dan Jawa Barat,” ujarnya.

Sejalan dengan dorongan tersebut, Anggota DPR RI Imas Aan Ubudiah yang turut hadir sebagai narasumber menyoroti peran strategis kaum perempuan dan generasi muda dalam mengawal akuntabilitas publik. Ia mengingatkan bahwa perempuan memiliki posisi krusial dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan sosial di lingkungan terdekat.

“Perempuan menjadi bagian penting yang memahami pengelolaan anggaran. Semua fasilitas dan kebijakan publik itu adalah milik warga, sehingga perempuan dan generasi muda jangan hanya menjadi penonton. Jika menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan, silakan segera laporkan,” tutur legislator yang akrab disapa Teh Imas itu.

Melalui forum pendidikan politik yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB tersebut, Bawaslu Jawa Barat menargetkan tumbuhnya kesadaran kritis warga Garut untuk berani menolak politik transaksional serta aktif melaporkan setiap potensi kecurangan demi terwujudnya pemilu yang jujur dan bermartabat.

Penulis: Jihad Khufaya
Editor: Andhika Pratama
Foto: Istimewa

Tag
Pengawasan Partisipatif
Bawaslu Jawa Barat
Politik Uang Pemilu
Demokrasi Kabupaten Garut
Pemilu 2029
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Laporkan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Laporkan right-circle