Perkuat Kelembagaan, 85 CPNS Bawaslu Jabar Resmi Dilantik Menjadi PNS

Bandung — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat resmi mendapatkan tambahan kekuatan sumber daya manusia pengawasan. Sebanyak 85 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Bawaslu Jawa Barat secara resmi diambil sumpah dan dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Selasa (19/5/2026).

Dari total 85 abdi negara baru tersebut, sebanyak 4 orang akan ditempatkan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, 81 orang lainnya disebar untuk memperkuat kinerja kelembagaan di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Pengambilan sumpah ini merupakan bagian dari pelantikan serentak 1.880 CPNS Bawaslu penempatan seluruh Indonesia. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Drs. Ferdinand Eskol Tiar Sirait, M.H., M.E., M.Si., secara hybrid (luring dan daring). Agenda ini turut dihadiri jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu RI, serta perwakilan pimpinan dan Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu se-Pulau Jawa.

Dalam amanatnya, Ferdinand Eskol Tiar Sirait menekankan bahwa perubahan status dari CPNS menjadi PNS membawa tanggung jawab besar. Ia menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru dilantik untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu melalui peningkatan kapasitas, dedikasi kerja, serta implementasi nilai-nilai dasar budaya kerja ASN (Core Values BerAKHLAK).

Ferdinand secara khusus menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme dalam menghadapi dinamika kepemiluan. Seluruh pegawai baru dituntut untuk tidak berpuas diri, melainkan harus terus belajar dan meningkatkan kompetensi.

"Peningkatan kapasitas dan profesionalisme adalah kunci. Seluruh pegawai didorong untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi diri, serta proaktif berinovasi untuk mendukung kemajuan lembaga," tegas Ferdinand.

Dengan dilantiknya 85 PNS baru ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berharap dukungan administratif dan teknis pengawasan di seluruh wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat berjalan semakin optimal dan profesional.