Lompat ke isi utama

Berita

Syaiful Bachri: Personel Terbatas, Bawaslu Butuh Mata, Telinga, dan Tangan Masyarakat

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Syaiful Bachri saat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi agenda Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Subang Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Selasa (23/6/2026).

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Syaiful Bachri saat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi agenda Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Kabupaten Subang Tahun 2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Selasa (23/6/2026).

​Subang — Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Syaiful Bachri, secara resmi membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Subang di Kantor Bawaslu Subang, Selasa (23/6/2026). Kegiatan bertajuk "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat" ini diikuti oleh 20 peserta dari unsur mahasiswa, pelajar, dan aktivis pemuda yang telah merampungkan fase pembelajaran mandiri berbasis modul dan audio-visual.

​Dalam arahannya, Syaiful Bachri menjelaskan bahwa P2P merupakan Program Nasional (PN) Bawaslu RI yang diinstruksikan secara serentak di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia pada tahun ini. Program tersebut diproyeksikan sebagai instrumen keberlanjutan dari gerakan pengawasan partisipatif terdahulu—seperti Gerakan Sejuta Relawan hingga Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)—guna memperluas basis keterlibatan publik dalam menjaga kualitas iklim demokrasi daerah.

​Syaiful menegaskan, urgensi dari masifnya kaderisasi pengawas partisipatif berakar pada keterbatasan jumlah personel formal yang dimiliki Bawaslu jika disandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan.

"Kita sangat sadar bahwa personel Bawaslu memiliki keterbatasan di setiap jenjang. Mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga pengawasan di TPS, jumlah pengawas yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya cakupan tugas pengawasan. Karena itu, pengawasan tidak akan pernah berjalan optimal jika hanya bersandar pada struktur formal Bawaslu," ujar Syaiful.

​Melihat kondisi geografis dan demografis tersebut, keterlibatan aktif masyarakat sipil dinilai menjadi faktor penentu mutlak bagi integritas dan kualitas kontestasi politik ke depan. Pengawas partisipatif diharapkan mampu mengedukasi lingkungan sekitar agar tidak mudah terprovokasi serta mampu meredam potensi konflik.
​"Kehadiran sahabat-sahabat di program P2P ini menjadi instrumen yang sangat krusial. Bawaslu membutuhkan mata, telinga, dan tangan dari elemen masyarakat untuk ikut serta mengawal jalannya demokrasi. Serap ilmunya, diskusikan strateginya, dan jadilah agen perubahan untuk demokrasi di Kabupaten Subang," tegasnya.

​​Menutup sambutannya, Syaiful menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Subang yang tetap berkomitmen penuh mengeksekusi agenda kaderisasi pengawasan ini secara mandiri di tengah berbagai keterbatasan operasional masa non-tahapan.

​Melalui peresmian program P2P ini, seluruh lulusan diharapkan langsung bergerak aktif membangun jaringan pengawasan yang terkonsolidasi dan berkelanjutan demi menyongsong tahapan Pemilu 2029 yang bersih dan bermartabat.

​Penulis: Jihad Khufaya
Editor: Andhika Pratama
Fotografer: Eki Ganteng Pribadi

Tag
Bawaslu Jabar, Bawaslu Subang, Syaiful Bachri, Pendidikan Pengawas Partisipatif, P2P 2026, Pengawasan Partisipatif, Pemilu 2029, Kabupaten Subang, Berita Bawaslu
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle