Lompat ke isi utama

Berita

Tolak Transaksi Politik Menuju Pemilu 2029, Bawaslu-DPR Perkuat Pengawasan Partisipatif

Ketua Bawaslu Jabar saat memberikan sambutan

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam membarikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Pengawasan Partisipatif (Soswastif) di Kabupaten Garut, Minggu (15/11/2026).

Kabupaten Garut — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengajak masyarakat Kabupaten Garut memperkuat pengawasan partisipatif guna mencegah transaksi politik menjelang Pemilu 2029. Seruan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Pengawasan Partisipatif (Soswastif) yang menghadirkan Anggota DPR RI, Imas Aan Ubudiah, S.Pd.I., Minggu (15/11/2026).

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menegaskan bahwa terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Kepedulian serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penentu dalam menjaga kedaulatan suara rakyat.

“Hak suara masyarakat sangat berharga. Jangan sampai masa depan daerah dan bangsa ditentukan hanya oleh imbalan sesaat. Demokrasi yang berkualitas harus dibangun dari kesadaran, bukan dari transaksi politik yang merugikan kepentingan rakyat,” ungkap Zacky.

Ia menjelaskan bahwa fokus pengawasan publik tidak terbatas pada praktik politik uang semata. Masyarakat perlu mewaspadai empat kerawanan utama yang mengancam integritas pemilu, yakni politik uang, penyebaran informasi menyesatkan, intimidasi pemilih, serta penyalahgunaan kewenangan.

Di tengah tantangan tersebut, rendahnya keterlibatan aktif warga sering membuat pemilih hanya menjadi objek pasif dalam tahapan politik. Menyoroti kondisi itu, Anggota DPR RI, Imas Aan Ubudiah, S.Pd.I. yang akrab disapa Teh Imas, menekankan pentingnya peran strategis perempuan dan generasi muda dalam memperluas pendidikan politik.

“Saya ingin perempuan dan anak-anak muda tidak hanya menjadi penonton dalam proses politik. Mereka harus berani mengambil peran, menyampaikan pendapat, mengawal demokrasi, dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik,” tutur Teh Imas.

Menurut Teh Imas, perempuan memegang peran penting dalam membangun kesadaran politik mulai dari lingkup keluarga hingga masyarakat luas. Sementara itu, generasi muda dapat berkontribusi nyata melalui penguatan literasi digital, penyebaran informasi kepemiluan yang benar, serta keterlibatan langsung dalam pendidikan dan pengawasan pemilu.

Sebagai tindak lanjut, Zacky menekankan bahwa pendidikan politik harus berjalan secara berkelanjutan dan tidak dilakukan secara mendadak menjelang pemungutan suara. Masyarakat wajib memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih, mengenali berbagai bentuk pelanggaran, serta menguasai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.

“Demokrasi yang baik tidak lahir secara tiba-tiba menjelang pemilu. Demokrasi harus dipersiapkan melalui pendidikan politik, kesadaran masyarakat, dan komitmen bersama untuk menjaga kejujuran dalam setiap prosesnya,” tegasnya.

Melalui kegiatan Soswastif ini, kerja sama antara lembaga pengawas pemilu, wakil rakyat, dan warga diharapkan mampu menumbuhkan keberanian publik untuk tidak sekadar mencoblos di bilik suara, tetapi juga mengawal setiap tahapan serta melaporkan dugaan pelanggaran demi mewujudkan Pemilu 2029 yang berintegritas.

Penulis: Huda Dindin Pratama
Editor: Andhika Pratama
Foto: Huda Dindin Pratama

Tag
Bawaslu Jawa Barat
Bawaslu Garut
Pengawasan Partisipatif
Soswastif
Pemilu 2029
Politik Uang
Pengawasan Pemilu
Pendidikan Politik
Partisipasi Masyarakat
Demokrasi Berintegritas
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Laporkan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Laporkan right-circle