Tok, Bawaslu Jabar Putuskan Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Majelis sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat bacakan putusan kesepakatan mediasi sengketa proses pemilu dengan Pemohon atas nama; Alfiansyah, Adil Makmur Santosa, H. Aceng HM. Fikri dan Idris Ependi bersepakat dengan Termohon KPU Provinsi Jawa Barat (17/1/12) 

 Indek Kerawanan Pemilu yang Bawaslu susun merupakan Peringatan Dini Bagi Semua Pihak dalam Penyelenggaraan Pemilu serentak 2024

IKP ini bertujuan dan bersifat migitasi, kerawan dan pencegahan yang dilakukan dan sebagai upaya meminimalisir pelanggaran Pemilu itu sendiri. Upaya migitasi dari proses yang panjang sehingga IKP ini dikeluarkan. Bawaslu Jabar dalam IKP nasional sebagai Provinsi ke 4 dengan rawan tinggi yang skornya 77,9. 

Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar Eliazar Barus menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Pembagian Dana Cadangan yang dilaksanakan Bakesbangpol Jabar mengundang berbagai stakeholder terkait di Provinsi Jawa Barat (17/1). 

Dalam agenda Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Adminitrasi Dukungan Minimal Pemilih Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan KPU Jawa Barat, Senin 16 Januari 2023, Anggota Bawaslu Jabar Yusup Kurnia meminta KPU Jawa Barat agar dapat menjaga kestabilan akses Silon DPD dalam penyerahan dukungan perbaikan agar seluruh bakal calon anggota DPD tidak terkendala akses/jaringan saat input dukungan perbaikan.

Majelis sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan Pemohon atas nama Euis Ratnaningsih dan atas nama Edi Kusdianan bersepakat dengan Termohon KPU Provinsi Jawa Barat yaitu Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melanjutkan input data pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 23.59 WIB. 

Kesetaraan nilai suara dan Proporsionalitas antar Dapil menjadi isu utama Penataan Dapil mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kantor Bawaslu Jabar (12/01/2023). 

Jajaran Pengawas Pemilu Harus melakukan Pengawasan Subtantif dan Berkualitas pada Konten Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Bacalon DPD RI 

Dalam konteks pengawasan Verifikasi adminitrasi Dukungan Bakal calon DPD RI kita harus pastikan KPU bekerja sesuai dengan Regulasi PKPU 10 Tahun 2022.

Selasa (10/1), Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengadakan Kegiatan Rakor Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD di Provinsi Jawa Barat Pada Pemilu Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat. 

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto menghadiri Acara Pengukuhan dan Penyerahan Akreditasi Nasional Pemantau Pemilu 2024 bagi Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat.

Pada tanggal 4-7 Januari 2023, Pimpinan Bawaslu Jabar melalukan supervisi dan monitoring pengawasan Verifikasi Administrasi dukungan calon anggota DPD ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

Supervisi ini bertujuan untuk memastikan hasil verifikasi administrasi dari KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Barat, terutama pengurangan jumlah dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada dukungan ganda diteliti secara akurat bagi proses Rekapitulasi Verifikasi Administrasi di tingkat Provinsi.