Bawaslu Jabar Sinkronkan IKU Kabupaten/Kota Hadapi Masa Nontahapan

Bandung - Bawaslu Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai strategi menjaga kualitas pengawasan dan konsolidasi demokrasi pada masa nontahapan pemilu. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang digelar secara daring, Kamis (22/1/2026).

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menyampaikan bahwa meskipun tahapan Pemilu dan Pilkada telah berakhir, mandat pengawasan, pencegahan, dan penguatan partisipasi publik tetap berjalan secara berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena itu, capaian kinerja daerah harus selaras dengan visi, misi, dan IKU Bawaslu periode 2025–2029.

“Kerja pengawasan tidak berhenti di tahapan pemilu. Updating data pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data partai politik, dan penguatan pengawasan partisipatif adalah langkah strategis untuk mitigasi persoalan pemilu ke depan,” ujar Zacky.

Dalam rapat tersebut, Bawaslu Jabar juga menyoroti implementasi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu 2025–2029 serta Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 terkait konsolidasi demokrasi. Seluruh program daerah diminta tidak hanya berorientasi pada output, tetapi pada dampak nyata (outcome) terhadap kualitas demokrasi.

Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Jabar, Nuryamah, menekankan bahwa pengawasan partisipatif pada 2026 harus lebih terukur dan terdokumentasi. Menurutnya, kinerja yang tidak tercatat secara sistematis berisiko tidak diakui sebagai capaian kelembagaan.

“Sebagus apa pun kerja pengawasan, kalau tidak terdokumentasi dan terinput, nilainya akan hilang. Tahun ini pengawasan partisipatif harus seimbang dan terstruktur,” kata Nuryamah.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar, Widodo Wuriyanto, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran yang masih didominasi belanja gaji dan operasional menuntut kreativitas satuan kerja daerah dalam merancang kegiatan yang tetap selaras dengan IKU.

Rapat koordinasi ini menjadi forum awal tahun 2026 untuk memastikan arah kebijakan, program, dan penganggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat bergerak dalam satu peta jalan penguatan pengawasan dan konsolidasi demokrasi.