Bawaslu Tarik Publik Lebih Dekat, Pemilu 2029 Jadi Fokus

Cirebon — Bawaslu Jawa Barat mendorong masyarakat untuk terlibat lebih awal dalam pengawasan guna memperkuat kualitas dan meningkatkan kepercayaan publik menuju Pemilu 2029.

Langkah ini penting karena demokrasi yang kuat membutuhkan warga yang tidak hanya memilih, tetapi juga memantau dan melaporkan pelanggaran.

Anggota Bawaslu Jawa Barat, Fereddy, menilai konsolidasi demokrasi perlu diperkuat agar pengawasan menjadi semakin terbuka dan melibatkan lebih banyak pihak.

“Syaratnya adalah melibatkan banyak pihak, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pemantau dan pelapor,” kata Fereddy saat membuka acara Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu melalui Bawaslu Sauyunan di Cirebon, Jumat (28/8/2026).

Fereddy menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan sebagai pemantau dan pelapor, sehingga pengawasan pemilu tidak berhenti pada kelembagaan semata.

Sementara itu, advokat Mega Nugraha Sukarna menekankan sembilan asas pelayanan publik yang perlu melekat dalam kerja Bawaslu, terutama keterbukaan, akuntabilitas, dan ketepatan waktu.

“Kepercayaan publik itu dibangun melalui pelayanan publik yang berintegritas,” ujar Mega saat menyoroti fondasi penting konsolidasi demokrasi.

Tantangannya, kompleksitas penanganan pidana pemilu masih menuntut kejelasan regulasi serta penguatan pemahaman hukum acara di jajaran pengawas.

Sejumlah langkah yang dinilai diperlukan mencakup pembaruan aturan, kejelasan kewenangan penanganan pidana pemilu, serta penguatan kapasitas jajaran Bawaslu.

Partisipasi warga melalui pemantauan dan pelaporan diharapkan dapat memperkuat pengawasan, melindungi hak politik, serta meningkatkan kepercayaan publik menuju Pemilu 2029.