Bukan Hanya Memilih, Warga Diminta Awasi Setiap Tahapan Pemilu

Bandung Barat — Kualitas integritas pemilu tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya angka kehadiran warga di bilik suara, melainkan oleh keberanian publik dalam mengawal seluruh rangkaian tahapan dari potensi kecurangan.

Kesadaran tersebut ditekankan dalam agenda Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat, Jumat (18/9/2026).

Anggota Bawaslu Jawa Barat, Usep Agus Zawari, menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi fondasi strategis untuk mematangkan kesadaran kritis masyarakat sebelum memasuki dinamika tahapan pemilu mendatang.

“Kegiatan ini merupakan ikhtiar bersama agar pelaksanaan pemilu ke depan jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya. Bawaslu menekankan tiga langkah utama, yakni mengajak warga mengawasi, mencegah pelanggaran, serta menjaga kedaulatan rakyat,” tutur Usep.

Menurut Usep, pelibatan publik secara intensif di luar masa tahapan diperlukan guna membekali warga mengenai prosedur pelaporan serta pemahaman teknis bentuk-bentuk pelanggaran.

Sementara itu, Tenaga Ahli DPR RI, Hadi Hidayat, menyoroti keterbatasan jumlah personel pengawas pemilu yang berbanding terbalik dengan luasnya wilayah pengawasan.

“Pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada Bawaslu semata. Keterlibatan masyarakat di lapangan menjadi kunci utama untuk menutup celah pelanggaran sedini mungkin,” ujar Hadi saat memberikan materi pemaparan.

Tantangannya, bentang wilayah yang luas serta beragamnya modus pelanggaran menuntut kepekaan masyarakat untuk berani memberikan laporan awal secara cepat, valid, dan bertanggung jawab.

Melalui penguatan literasi dan budaya pengawasan partisipatif sejak dini, proses demokrasi diharapkan berjalan lebih terbuka, jujur, serta menjamin hak politik warga tetap terlindungi seutuhnya.