Belum lama ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau yang biasa disingkat IMM (13/7). Kunjungan ini berkenaan dengan maksud IMM membangun Kampung Demokrasi guna meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat saat perhelatan demokrasi. Ketua Umum IMM Jawa Barat, Faishal Amin Prawira mengatakan, perlu dibangun satu frekuensi yang seragam mengingat banyaknya perbedaan tafsir demokrasi di setiap daerah.
“Kami sangat berharap mendapat bimbingan dan arahan terhadap agenda-agenda yang sedang kami coba realisasikan. Kami juga siap membangun suatu kolaborasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sehingga dalam satu periode ke depan, dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan transparansi demokrasi”, ujarnya.
Niatan IMM tersebut disambut terbuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto. Bicara soal Pemilu baik Pemilu terdahulu maupun Pemilu 2024 mendatang, ia menilai memang tidak akan bisa lepas dari peran serta masyarakat. Salahsatunya, mahasiswa/i. Bawaslu Provinsi Jawa Barat sendiri telah menciptakan sederet program untuk menyentuh kalangan mahasiswa/i. Diantaranya, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP). Program ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan Pemilu khususnya yang berkenaan dengan tugas fungsi Bawaslu, mulai dari strategi pengawasan, langkah-langkah pencegahan, tindakan-tindakan atas suatu pelanggaran sampai penyelesaian sengketa.
“Kedepannya, kegiatan yang menyangkut positioning kemahasiswaan dan lintas organisasi memang akan sering-sering dilakukan”, tutur Harminus.
Salahsatunya, melibatkan mahasiswa untuk menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagai bentuk kerjasama pencegahan. “Oleh karenanya, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Kordiv PHL) akan menindaklanjuti wacana kerjasama yang ditawarkan oleh IMM” terangnya.
Masih berkaitan dengan SKPP, Kordiv PHL Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi menilai usaha Jawa Barat dalam menciptakan ruang partisipasi publik telah maksimal. Terbukti sejak pertama SKPP digelar, Jawa Barat selalu menempati posisi jumlah kader terbanyak dengan memperhatikan representasi perempuan dan kelompok rentan, kurang lebih sebanyak empat ribu. Kader ini terdiri dari SKPP dasar, menengah dan lanjut.
“Semakin tinggi partisipasi, semakin tinggi legitimasi” tutur Zaki.
Senada dengan Harminus Koto, ia juga menyambut baik niatan IMM dan mendorong MMI tidak hanya berperan di Jawa Barat. MMI dapat berperan pada tingkat nasional dalam rumpun pemantau pemilu tidak hanya pada pemungutan suara, akan tetapi juga pada dimensi edukasi literasi, melakukan pelaporan sebagai upaya penegakan hukum manakala terjadi suatu pelanggaran di tahapan lainnya. “Sebagai elemen penting unsur kemahasiswaan, IMM juga bias mendaftarkan diri sebagai pemantau Pemilu”. (She)
