Sinergi Bawaslu Dan Kesbangpol Jabar Perkuat Pendidikan Politik Pemilih Pemula

​Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat menyepakati penguatan sinergi lintas kelembagaan untuk menggenjot pendidikan politik secara berkesinambungan. Kesepakatan strategis yang berfokus pada sasaran pemilih pemula dan pemuda ini mengemuka dalam audiensi di Kantor Kesbangpol Jawa Barat, Kota Bandung, pada Senin (20/4/2026).  

​Pertemuan tersebut menyoroti tantangan tingkat partisipasi pemilih di Jawa Barat yang berkisar di angka 68 persen pada periode sebelumnya. Dengan dominasi kelompok pemuda dan Generasi Z yang mencapai lebih dari 70 persen, kedua lembaga sepakat bahwa pendekatan pendidikan politik harus dilakukan secara lebih masif, adaptif, dan memanfaatkan instrumen teknologi secara optimal.

​Kepala Badan Kesbangpol. 
Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya, menekankan pentingnya intervensi edukasi politik secara langsung di tingkat sekolah menengah. "Kita harus melakukan pendidikan politik di SMA/SMK untuk pemilih pemula. Saya rasa pemilih pemula itu penting untuk teredukasi.
Perlu membuat cara yang lebih bisa menjangkau banyak kalangan, dengan metode yang baru baik secara online maupun offline," ungkap Wahyu.  

​Menyahuti gagasan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menyambut baik tawaran kolaborasi lintas lembaga. Ia turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan perhatian serta alokasi dukungan anggaran guna menunjang program pengawasan dan pendidikan politik di luar tahapan krusial pemilihan.  
​"Kami berharap ada kerja sama dan kolaborasi kelembagaan dalam pembuatan kegiatan tersebut, sebaliknya, ketika Kesbangpol melakukan pendidikan politik. Saat ini kami sedang berproses terkait izin prinsip di Bawaslu RI, Insya Allah minggu depan akan kami laporkan kepada Bakesbangpol," tegas Zacky.  

​Lebih lanjut, Zacky menjelaskan bahwa meskipun tahapan elektoral belum bergulir penuh, Bawaslu Provinsi Jawa Barat tetap menjalankan fungsi pengawasan tanpa jeda. Fokus kerja kelembagaan saat ini meliputi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta pemutakhiran data struktur kepengurusan partai politik sebagai langkah mitigasi persoalan hukum.  

​Terkait pelaksanaan pendidikan politik di lapangan, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nurryamah, menyatakan bahwa program Pengawasan Partisipatif (P2P) dirancang agar tidak sekadar sporadis. Ia mendorong pelibatan aktif Organisasi Kepemudaan (OKP), ormas, serta perguruan tinggi untuk membantu memperluas jangkauan literasi pengawasan kepada masyarakat.  

​Sementara itu, Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Jawa Barat, Ruliadi, turut mengingatkan pentingnya kesiapan institusi merespons tahapan pemilihan pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Ia berharap kolaborasi berkelanjutan ini efektif untuk menangkal ancaman hoaks, menguatkan nilai bela negara, serta memobilisasi kesadaran pemilih pada kontestasi demokrasi mendatang.