Masuk ke Pelosok Desa, Bawaslu Jabar Perkuat Literasi Pengawasan Warga

Sukabumi — Pengawasan pemilu yang berintegritas tidak dapat hanya bersandar pada institusi penyelenggara, melainkan menuntut keberanian masyarakat di tingkat akar rumput untuk ikut menjaga hak politik dan menolak kecurangan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Forum Warga: Menguatkan Budaya Pengawasan Partisipatif di Tengah Masyarakat yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Desa Gunung Endut, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Senin (14/9/2026).

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Hj. Nuryamah, menegaskan bahwa tugas pengawasan kelembagaan tetap berjalan aktif meski saat ini pemilu berada di luar masa tahapan.

“Masyarakat harus menjadi pelapor yang cerdas dan bertanggung jawab dengan memenuhi syarat formil serta materiil, bukan menjadikan laporan pengawasan sebagai alat balas dendam politik,” ujar Nuryamah di hadapan warga dan jajaran Forkopimcam Kalapanunggal.

Nuryamah menjelaskan bahwa di masa jeda ini Bawaslu memaksimalkan enam program prioritas pengawasan partisipatif, mulai dari penguatan kader pemula hingga posko forum warga, sembari terus mendorong masyarakat aktif memastikan validitas data pemilih keluarga, termasuk pelaporan akta kematian warga yang telah berpulang.

Senada dengan hal itu, Camat Kalapanunggal, R. Ade Akhsan Bratadireja, menyambut positif inisiatif Bawaslu yang turun langsung membina kesadaran politik warga desa.

“Warga harus menjadi mata dan telinga pengawasan di lingkungannya masing-masing guna mendeteksi potensi sengketa sejak dini agar konflik horizontal tidak sampai pecah,” kata Ade.

Ruang partisipasi warga desa juga didorong untuk meluas melampaui bilik suara, mencakup kepekaan mengawasi transparansi program bantuan sosial, pelayanan fasilitas umum desa, hingga komitmen menolak politik uang dalam berbagai modusnya.

Tantangannya, keterbatasan pemahaman hukum kepemiluan dan kebiasaan permisif terhadap politik uang di pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut konsistensi edukasi tatap muka secara berkelanjutan.

Melalui konsolidasi berbasis warga desa ini, Bawaslu Jawa Barat bertekad menanamkan budaya tolak kecurangan sejak dini demi mewujudkan pemilu masa depan yang adil, jujur, dan berdaulat di tangan rakyat.