Tinggalkan Pola Pemadam Kebakaran, Humas Bawaslu Dituntut Jadi Edukator Demokrasi

Purwakarta — Humas pengawas pemilu tidak boleh lagi sekadar bertindak sebagai pemadam kebakaran yang reaktif merespons isu, melainkan dituntut bertransformasi menjadi edukator demokrasi berkelanjutan yang proaktif menyapa publik.

Arahan strategis tersebut ditegaskan Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah, dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan dan Publikasi Media Sosial bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara daring, Rabu (9/9/2026).

Forum ini digelar sebagai tindak lanjut konsolidasi kehumasan di Surabaya sekaligus evaluasi program kolaboratif “Rabu Ngonten Bareng” yang telah berjalan di 27 kabupaten/kota.

“Program Rabu Ngonten Bareng sudah berjalan sukses dan kami apresiasi, namun kualitas serta kuantitasnya harus terus ditingkatkan. Kehumasan daerah harus segera merombak orientasi dengan memangkas porsi publikasi seremonial internal dan memperbanyak konten edukasi demokrasi,” ujar Muamarullah.

Menurut Muamarullah, setiap konten yang diproduksi wajib memiliki dampak nyata bagi masyarakat luas, meskipun saat ini pengawasan pemilu berada di luar masa tahapan.

Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran humas daerah untuk menerapkan pendekatan sosial-budaya dalam strategi publikasinya, sehingga pesan-pesan pengawasan dapat tersampaikan selaras dengan kearifan lokal di masing-masing wilayah.
Selain itu, Bawaslu Jawa Barat mewajibkan integrasi perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) ke dalam seluruh produk informasi digital agar hak seluruh lapisan masyarakat terlayani secara adil dan setara.

Tantangannya, melepaskan kebiasaan dokumentasi birokrasi yang kaku menuntut keberanian kreatif dari para pengelola media sosial daerah agar sajian informasi tetap akuntabel, edukatif, dan menarik bagi warganet.

Melalui reorientasi peran kehumasan yang inklusif dan berorientasi edukasi, Bawaslu bertekad membangun kesadaran politik warga secara berkesinambungan sekaligus memperkokoh kepercayaan publik menuju agenda demokrasi mendatang.