Majalengka - Pimpinan Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi Hadiri Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Majalengka.
Bawaslu Harus Hadir Mengawasi Daftar Pemilih, setidaknya ada dua instrumen yang harus dipastikan , Pertama Memastikan Daftar Pemilih yang Profesional, Akuntabel, Komprehensif dan Data Pemilih Terupdate, Kedua Daftar Pemilih yang dapat dipertanggungjawabkan serta berkepastian hukum.
Depok (25/3) Ketua Bawaslu Jabar Abdullah hadir dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang digelar Bawaslu Kota Depok
Dalam arahannya Abdullah sampaikan empat fungsi yang harus dimiliki Panwascam yakni Pencegahan, Pengawasan, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Cepat. Namun selain itu, Panwascam harus mampu menjadi penyidik dan hakim dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat bawah.
Bandung (24/03) Bawaslu Provinsi Jawa Barat hadir dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dan Penentuan Sampel Kedua Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Aula KPU Jabar.
Ciamis (24/3) Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Yulianto, berikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kewenangan Pengawas Pemilu dalam Menangani Penyelesaian Sengketa Proses pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis.
Yulianto menyampaikan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk menangani Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana termaktub dalam UU No.7 Tahun 2017.
Bandung - Kamis, 23 Maret 2023 Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama BKN Kanreg III Bandung menggelar pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor BKN Kanreg III Bandung.
Peserta yang hadir dalam kesempatan ini ialah 139 orang dari total peserta seharusnya 145 orang dengan rincian 1 orang tidak hadir karena meninggal dunia, dan 5 orang tanpa keterangan.
Pangandaran - Yulianto Anggota Bawaslu Jawa Barat ingatkan terkait anggaran, agar lebih berhati-hati dalam pengelolaanya.
"Terkait anggaran, kita hanya mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam pengelolaanya. Itu semua akan selesai dengan komunikasi dan koordinasi yang baik," imbuhnya dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Pengawasan Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Pangandaran, Selasa (21/3/2023).
Turangga, Selasa (21/3) Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengadakan kegiatan pembinaan peningkatan kecerdasan spiritual dalam membangun nilai-nilai integritas, mandiri, solidaritas, profesionalitas dan religius yang menjadi budaya kerja Bawaslu di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat .
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah, dan dihadiri Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Eliazar Barus beserta seluruh jajaran Sekretariat.
Majalengka (20/3) Dalam kegiatan Training of Trainer Bimbingan Teknis Panwascam se-Kabupaten Majalengka yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Majalengka. Ketua Bawaslu Jabar Abdullah hadir berikan sambutan dan arahan.
Kuningan (20/3) Bawaslu Jawa Barat Menggelar Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 .
Abdullah Ketua Bawaslu Jawa Barat Sampaikan Apresiasi Kepada seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat telah melakukan Pengawasan Pencocokan dan Penelitan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024, Bawaslu Harus mengambil langkah Konstitusional dalam melakukan kerja-kerja Pengawasan agar semua kerja kita dapat dipublikasikan kepada masyarakat,
Bandung (20/3) Dalam Rapat Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam rangka Kemitraan Bersama Organisasi Kemasyarakatan Sipil di Kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Abdullah, Ketua Bawaslu Jabar tegaskan bahwa sejarah pemilu kita sekarang mengalami keserentakan nasional. Tantangannya bagaimana menghadirkan pemilu demokratis di Jawa Barat.
Bawaslu mendeteksi gangguan Pemilu melalui pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu. Tindaklanjutnya diwujudkan dalam upaya pencegahan.
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.









