Bogor, Bawaslu Jawa Barat- Pengawasan DPTB dan DPK dalam Pemilu Tahun 2024 mendatang harus berdasarkan data yang telah melalui pencermatan serta analisa secara komprehensif sehingga menghasilkan hasil maksimum dan kredibel. Pengolahan data tersebut juga dilakukan dalam rangka memastikan pemilih harus tetap sesuai dengan banyaknya surat suara yang tersedia di setiap TPS.
Bandung - Bawaslu Jabar kembali lakukan rangkaian Sosialisasi Pengawasan Partisipatif namun kali ini menyasar kepada kaum Perempuan (8/9)
Kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka tetapi ada output sinergi dan kolaborasi serta peran dan posisi yang diambil perempuan - perempuan di Jawa barat dalam rangka mengawasi tahapan Pemilu 2024.
Bandung - Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat bertempat di ruang rapat Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Jawa Barat, menggelar rapat strategi penanganan tindak pidana pemilu, dengan fokus pada analisis Pasal 520 j.o. 254 dan 260 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (8/9/23).
Bandung, 5 September 2023 - Ketua Bawaslu Jawa Barat Hadiri Serah Terima Jabatan dan Pelepasan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Bakti 2018-2023, yang juga turut mengucapkan terima kasih dan selamat kepada para pemimpin yang telah berbakti kepada provinsi Jawa Barat.
Acara tersebut diawali prosesi serah terima jabatan dari Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, yang telah memimpin Provinsi Jawa Barat dengan penuh dedikasi selama lima tahun terakhir.
Bandung, 4 September 2023 - Ketua dan Anggota Bawaslu Jawa Barat melakukan audensi yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Acara tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ade Tajudin Sutiawarman, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait lainnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat - Sebagai bagian dari komitmen lembaga terhadap keterbukaan dan pelayanaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Jawa Barat, koordinator divisi humas dan data informasi beserta Plt. Kepala Bagian Hukum Humas dan Data Informasi melaksanakan presentasi dan wawancara komitmen tim keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi di Aston Kartika Grogol (1/9).
Bandung - Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nuryamah hadir sebagai narasumber dalam acara Dialog Interaktif Gerakan Cerdas Pemilih ke 3 yang diselenggarakan oleh RRI Bandung (3/9)
Acara tersebut juga mengundang Rifki Ali Mubarok Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dan juga Rafih Sri Wulandari Pengamat Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
Kabupaten Sumedang - Bawaslu Provinsi Jawa Barat menghadiri kegiatan penandatanganan Kerja sama Gugus TugasI Pemilu 2024 antara KPU Jawa Barat, Bawaslu Jawas Barat, dan KPID Jawa Barat serta Deklarasi Pemilu Damai dan anti Hoax. Dalam kegiatan tersebut di hadiri langsung Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bupati Sumedang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady melantik 375 Pejabat Administrator, Pengawas, Fungsional dan PPPK di lingkungan Bawaslu. Dalam sambutannya, Ichsan menyampaikan untuk para terlantik harus segera bekerja setelah dilantik.
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.









