Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Sutarno ungkapkan pencegahan menjadi langkah awal, agar ASN di Jawa Barat tidak melakukan pelanggaran netralitas dalam Pemilu Tahun 2024 yang tahapannya sudah berjalan.
Ketua Bawaslu Jabar Abdullah meresmikan Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cirebon bersama dengan Forkopimda Cirebon (6/3)
Abdullah mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Cirebon yang telah bersinergi dan mendukung kerja kerja Bawaslu serta mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Cirebon.
Hadir anggota Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi dan Drs. HM. Wasikin Marzuki
Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jabar, Yulianto berikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu Tahun 2024 bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karawang (4/3)
Untuk meningkatkan kompetensi dalam Penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu, diperlukan adanya serangkaian pelatihan dan pembinaan. Salah satunya dengan melaksanakan simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Antarpeserta Pemilu.
Bandung (1/3) Ketua Bawaslu Jabar Abdullah dan Koordinator Divisi Hukum & Diklat Yusup Kurnia hadir di Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat dalam kegiatan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat yang mana hasilnya Hasilnya, dari 59 bacalon ada 23 bacalon DPD dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).
Bandung, (28/2) Kerawanan dalam pemilu tidak hanya terjadi pada saat penghitungan suara atau pasca penetapan perolehan hasil suara, namun kerawanan dapat terjadi di semua tahapan pemilu tanpa terkecuali. Oleh karena itu Bawaslu Jawa Barat menggelar Rapat Sosialisasi Risk Assesment Menjelang Pemilihan Umum di Lingkungan Bawaslu Se-Provinsi Jawa Barat.
Menandai tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu Jawa Barat mengadakan apel siaga kawal hak pilih pemilu 2024 pada hari senin (27/2). Apel yang diikuti oleh pimpinan, pejabat struktural, serta seluruh staff sekretariat ini dilaksanakan di halaman parkir kantor sekretariat Bawaslu Jawa Barat.
Cimahi (25/2) Ketua Bawaslu Jabar Abdullah hadir secara langsung di AKTV dalam program Ngopi Enjing Edisi Spesial DKPP Mengawal Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas dan Bermartabat.
Pimpinan Bawaslu Jabar, Harminus Koto dan Zaki Hilmi hadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Perbawaslu tentang tata kelola kehumasan dan penguatan pengelolaan kehumasan bagi Bawaslu Provinsi se-Indonesia yang dilaksanakan di Bogor (23/2).
Anggota Bawaslu Jabar Yulianto hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Penyelesaian Sengketa pada Penetapan Pemenuhan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD Serta Sinkronisasi Program Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Jakarta, (24/2)
Jumat (24/2) Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat @yusup Kurnia Koordinator Hukum dan Pendidikan Pelatihan, sekaligus Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Menghadiri kegiatan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi dan Penentuan Sampel Kesatu Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mediasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.









