Heddy Lugito: DKPP Butuh Majelis Kehormatan Permanen, Mengapa Penting?

Bandung — Pengawasan etik penyelenggara pemilu membutuhkan mekanisme yang kuat dan berkelanjutan, termasuk pengawasan terhadap anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu sendiri.

Ketua DKPP Heddy Lugito mendorong pembentukan majelis kehormatan permanen dengan dasar hukum yang jelas, sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam menghadapi revisi Undang-Undang Pemilu.

"DKPP sebagai lembaga penegak kode etik juga harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat," ujar Heddy dalam Konsultasi Publik Penguatan Kelembagaan DKPP di Bandung, Selasa (20/10/2026).

Selama ini, majelis kehormatan dibentuk secara ad hoc ketika terdapat dugaan pelanggaran etik oleh anggota DKPP, sehingga pembentukan mekanisme permanen menjadi salah satu usulan pembenahan kelembagaan.

Heddy juga menilai jumlah anggota DKPP perlu dievaluasi berdasarkan beban penanganan pengaduan, dengan menegaskan, "Lima orang itu masih kurang."

Selain jumlah anggota, DKPP mengusulkan penguatan kemandirian sekretariat dan penyetaraan kedudukannya dengan sekretariat KPU serta Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga.

Tantangannya, revisi Undang-Undang Pemilu harus mampu merumuskan pengawasan yang independen, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum tanpa melemahkan kredibilitas penegakan kode etik.

DKPP menghimpun masukan dari wartawan, pegiat pemilu, akademisi, dan pemangku kepentingan sebagai bahan rekomendasi untuk penguatan kelembagaan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu.

Masyarakat dapat terlibat dengan menyampaikan pandangan kritis melalui ruang konsultasi publik agar pembenahan DKPP dapat menjawab kebutuhan akan transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu.

Penguatan tersebut diharapkan dapat memastikan penegakan kode etik berlangsung konsisten, sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dapat dibangun melalui mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.