Perkuat Pendidikan Politik dan Mitigasi Isu Siber, Bawaslu Jabar Jajaki Kolaborasi dengan AMS

Bandung — Penguatan literasi demokrasi dan perluasan simpul pengawasan partisipatif menjadi langkah krusial Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam membentengi ruang publik dari ancaman disinformasi digital serta praktik manipulasi politik elektoral.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Pengurus Besar Angkatan Muda Siliwangi (AMS) bersama jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Kantor Bawaslu Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (2/11/2026). Pertemuan ini menjadi wahana penyamaan persepsi untuk membangun sinergi strategis dalam meningkatkan pendidikan politik yang berkeadaban dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H. Zacky Muhammad Zam Zam, menyambut positif inisiatif kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa Bawaslu mengemban mandat regulasi untuk menggencarkan sosialisasi dan pendidikan pengawasan pemilu dengan merangkul organisasi kemasyarakatan kepemudaan.

“Keterlibatan aktif elemen masyarakat adalah kunci utama dalam memperkokoh ketahanan demokrasi kita. Tantangan pengawasan ke depan bergerak semakin cepat dan kompleks, mulai dari residu politik uang, polarisasi hoaks, mobilisasi akun bot, hingga potensi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) bermuatan SARA dalam konten kampanye,” tegas Zacky.

Menurut Zacky, Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya bagi organisasi kemasyarakatan untuk berkolaborasi menangkal kerawanan siber tersebut demi mewujudkan kontestasi politik yang sehat dan bermartabat.

Menyambut arahan tersebut, Ketua 2 AMS Bidang Politik, Pemilu, dan HAM, Budi Purwa, menyampaikan bahwa lembaganya tengah mengembangkan program Sekolah Politik untuk mahasiswa dan generasi muda, sehingga membutuhkan dukungan kurikulum kepemiluan yang terstandarisasi dari Bawaslu.

“AMS membutuhkan pengayaan materi kepemiluan untuk menopang kurikulum Sekolah Politik yang tengah kami rancang. Kami mendorong terciptanya budaya politik yang santun dan berkeadaban dengan berlandaskan falsafah nilai luhur budaya Sunda. Kolaborasi ini diharapkan dapat dibakukan melalui nota kesepahaman (MoU) resmi yang menjadi payung kegiatan bersama hingga menjangkau seluruh Bawaslu kab/kota di Jawa Barat,” tutur Budi Purwa.

Selain kurikulum, audiensi tersebut turut membahas urgensi penguatan instrumen regulasi pengawasan di media sosial dan penyediaan silabus kepemiluan dari Bawaslu sebagai bahan ajar resmi kaderisasi AMS.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, jajaran sekretariat Bawaslu Jawa Barat melalui Kepala Bagian terkait akan memproses draf nota kesepahaman (MoU) sesuai tata naskah dinas dan regulasi Bawaslu yang berlaku. Sinergi ini ditargetkan mampu mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang berintegritas di seluruh wilayah Jawa Barat.