Banyaknya problematika dalam penegakan hukum Pemilu mendorong Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk terus melakukan penguatan analisis hukum di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Salahsatunya Rapat Koordinasi Divisi Hukum terkait Analisis Hukum dan Legal Opinon (11/3).

Bandung (21/2)—Perkuat pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus lakukan sinergi kelembagaan, salah satunya dengan KOPEL ( Legislative Watch Committee). Keduanya melakukan penandatanganan kerjasama pengawasan partisipatif, di antaranya terkait gerakan anti politik uang.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat terpilih menjadi salah satu yang memberi masukan revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Hukum.

Tantangan akan selalu ada, tak terkecuali dalam penegakan demokrasi. Namun demikian Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yusuf Kurnia mengatakan dibalik sederet tantangan ada banyak keuntungan dari suatu demokrasi.

Bandung (29/01/2020). Mahkamah Konstitusi (MK) mengganti terminologi ‘Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten/kota’ menjadi ‘Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota’ dalam Undang-undang Pilkada.