PPID Bawaslu Jabar
ADUAN PDPB
BALE DATA
SIPERJAKA
JDIH
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
E-Survey Kepuasan Masyarakat
SIWASDATIF
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Selasa, 17 Januari 2023 - 21:18:48
Tok, Bawaslu Jabar Putuskan Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Majelis sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat bacakan putusan kesepakatan mediasi sengketa proses pemilu dengan Pemohon atas nama; Alfiansyah, Adil Makmur Santosa, H. Aceng HM. Fikri dan Idris Ependi bersepakat dengan Termohon KPU Provinsi Jawa Barat (17/1/12)
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Selasa, 17 Januari 2023 - 15:59:00
Indek Kerawanan Pemilu yang Bawaslu susun merupakan Peringatan Dini Bagi Semua Pihak dalam Penyelenggaraan Pemilu serentak 2024
IKP ini bertujuan dan bersifat migitasi, kerawan dan pencegahan yang dilakukan dan sebagai upaya meminimalisir pelanggaran Pemilu itu sendiri. Upaya migitasi dari proses yang panjang sehingga IKP ini dikeluarkan. Bawaslu Jabar dalam IKP nasional sebagai Provinsi ke 4 dengan rawan tinggi yang skornya 77,9.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Selasa, 17 Januari 2023 - 14:09:38
Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar Eliazar Barus menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Pembagian Dana Cadangan yang dilaksanakan Bakesbangpol Jabar mengundang berbagai stakeholder terkait di Provinsi Jawa Barat (17/1).
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Selasa, 17 Januari 2023 - 05:20:00
Dalam agenda Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Adminitrasi Dukungan Minimal Pemilih Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan KPU Jawa Barat, Senin 16 Januari 2023, Anggota Bawaslu Jabar Yusup Kurnia meminta KPU Jawa Barat agar dapat menjaga kestabilan akses Silon DPD dalam penyerahan dukungan perbaikan agar seluruh bakal calon anggota DPD tidak terkendala akses/jaringan saat input dukungan perbaikan.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Senin, 16 Januari 2023 - 20:07:00
Majelis sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan Pemohon atas nama Euis Ratnaningsih dan atas nama Edi Kusdianan bersepakat dengan Termohon KPU Provinsi Jawa Barat yaitu Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melanjutkan input data pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 23.59 WIB.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Kamis, 12 Januari 2023 - 20:20:56
Kesetaraan nilai suara dan Proporsionalitas antar Dapil menjadi isu utama Penataan Dapil mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kantor Bawaslu Jabar (12/01/2023).
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Kamis, 12 Januari 2023 - 10:30:24
Jajaran Pengawas Pemilu Harus melakukan Pengawasan Subtantif dan Berkualitas pada Konten Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Bacalon DPD RI
Dalam konteks pengawasan Verifikasi adminitrasi Dukungan Bakal calon DPD RI kita harus pastikan KPU bekerja sesuai dengan Regulasi PKPU 10 Tahun 2022.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Selasa, 10 Januari 2023 - 19:19:00
Selasa (10/1), Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengadakan Kegiatan Rakor Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD di Provinsi Jawa Barat Pada Pemilu Tahun 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
BAWASLU JABAR HADIRI PENGUKUHAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILU BAGI KOMITE PENCEGAHAN KORUPSI JAWA BARAT
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Selasa, 10 Januari 2023 - 13:24:00
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto menghadiri Acara Pengukuhan dan Penyerahan Akreditasi Nasional Pemantau Pemilu 2024 bagi Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Sabtu, 7 Januari 2023 - 22:26:00
Pada tanggal 4-7 Januari 2023, Pimpinan Bawaslu Jabar melalukan supervisi dan monitoring pengawasan Verifikasi Administrasi dukungan calon anggota DPD ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Supervisi ini bertujuan untuk memastikan hasil verifikasi administrasi dari KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Barat, terutama pengurangan jumlah dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada dukungan ganda diteliti secara akurat bagi proses Rekapitulasi Verifikasi Administrasi di tingkat Provinsi.
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
-
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
Agenda Bawaslu Jabar
Tanya Bawaslu ?
