PPID Bawaslu Jabar
ADUAN PDPB
BALE DATA
SIPERJAKA
JDIH
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
E-Survey Kepuasan Masyarakat
SIWASDATIF
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Sabtu, 28 Januari 2023 - 17:14:00
Dalam rangka Penataan Daerah Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dapat mengidentifikasi potensi kerawanan dari berbagai rancangan dapil yang telah dihasilkan.
Rancangan penataan dapil sangat substansif dan sepenuhnya menjadi kewenangan kpu, namun pastikan prinsip penataan dapil wajib terpenuhi. Ungkap Anggota Bawaslu Jabar Sutarno dalam supervisi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi ke Kota Depok (26/1).
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Sabtu, 28 Januari 2023 - 08:32:00
Anggota Bawaslau Provinsi Jawa Barat Yulianto menghadiri Focus Group Discussion (Fgd) Penyusunan Strategi Dan Teknis Penguatan Pemahaman Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (26-28/1)
Pada kesempatan tersebut Yulianto menyampaikan beberapa masukan, “Yang perlu diperhatikan hari ini yaitu bagaimana memberikan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam perbawaslu No. 9 Tahun 222 Tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Kamis, 26 Januari 2023 - 20:21:00
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, upaya kolaboratif mutlak diperlukan bagi Bawaslu dengan membangun kerjasama berbagai stakeholder guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
Hal tersebut merupakan gambaran besar yang disampaikan Anggota Bawaslu Jawa Barat Wasikin Marzuki pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Penyuluh Agama Islam se Kabupaten Tasikmalaya 26/1/2023.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Kamis, 26 Januari 2023 - 18:11:00
Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah hadiri kegiatan Training of Trainer (ToT) Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Karawang Tahun 2023 yang digelar Bawaslu Kabupaten Karawang.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Selasa, 24 Januari 2023 - 19:40:10
Bawaslu Provinsi Jawa menerima Audiensi Dewan Pengurus Daerah Laskar Anti Korupsi (LAKI) Provinsi Jawa Barat dengan maksud dan tujuan perkenalan sekaligus menjalin kerja sama sebagai pemantau yang terakreditasi oleh Bawaslu.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah dalam hal ini mengapresiasi sinergi Bawaslu dengan lembaga pemantau Pemantau. Beliau menyarankan agar LAKI memiliki fokus pada tahapan pemantauan yang akan diambil.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Selasa, 24 Januari 2023 - 17:35:41
Bawaslu provinsi jawa barat melakukan Rapat Kerja Langkah-Langkah Strategis pelaksanaan Anggraan Tahun 2023 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas bawaslu kabupaten/kota provinsi jawa barat (24/1/23)
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Senin, 23 Januari 2023 - 01:00:58
Pimpinan Bawaslu Jawa Barat, Yusup Kurnia selaku Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Sutarno, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran beserta tim sekretariat tanggal 22 Januari 2023 Melakukan Pengawasan Melekat langsung pada hari terakhir Penyerahan Dukungan Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD RI Jawa Barat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Jumat, 20 Januari 2023 - 23:09:00
Bawaslu Jabar lakukan pengawasan dalam Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mediasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat (20/1/2023)
Yusup Kurnia menyampaikan beberapa hal, pertama dalam Perbawaslu 9 tahun 2022 di pasal 15 ayat (2) hutuf b, objek sengketa yang dikecualikan adalah BA tindak lanjut dari putusan penyelesaian sengketa.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Jumat, 20 Januari 2023 - 21:32:22
Bawaslu Jawa Barat menghadiri uji publik rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU Jawa Barat di Hotel Grand Tjokro Kota Bandung (20/1).
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Jumat, 20 Januari 2023 - 21:16:00
Pada tahapan penyusunan Daerah Pemilihan kali ini, Bawaslu Jawa Barat melaksanakan supervisi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD pada pemilu 2024 ke Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
-
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
Agenda Bawaslu Jabar
Tanya Bawaslu ?
