Ketua Bawaalu Jabar menjadi Narasumber pada acara forum publik TVRI dengan mengangkat tema meneropong indeks kerawanan pemilu 2024 di Jawa Barat (13/3).
Abdullah menyampaikan bahwa dengan adanya IKP (indeks kerawanan pemilu), Bawaslu Jabar dapat memetakan semua potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilu 2024.
Bandung, 13 Maret 2023, Bawaslu jabar menerima audiensi dari ombudsman perwakilan Daerah Jawa Barat .Ombudsman bermaksud berkolaborasi dan berkoordinasi terkait Pengawasan yang dilakukan Bawaslu selama ini terutama dalam proses persiapan pelasakaan pemilu 2024.
Bawaslu terima audiensi dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat di Kantor Bawaslu Jabar, yang diterima oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar, Drs. Eliazar Barus,M.Si.
Kwarda Pramuka Jawa Barat dan DKD Jawa Barat hadir di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam rangka audiensi terkait tindak lanjut kerja sama dan kolaborasi antara Pramuka dan Bawaslu di wilayah Jawa Barat khususnya.
Bandung, 12/3 Zaki Hilmi pimpinan Bawaslu Jawa Barat Hadiri Undangan Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Bandung pada Kegiatan Kolega (Konsolidasi bacaleg katolik).
Penyelenggaraan Pemilu 2024 Harus Berkepastian Hukum, Upaya Bawaslu Mengedepankan dimensi Pencegahan daripada Penanganan Pelanggaran, Pencegahan yang kami lakukan baik melalui bentuk himbauan atau sosialosasi kepada seluruh pihak.
Bandung, 11 Maret 2023 pada hari terakhir Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Pimpinan Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi hadiri bimbingan teknis Bimbingan Teknis Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu 2024, Indramayu (11/3/23)
Regulasi Kita Memang Mengharuskan menjadikan Proses Pencegahn Lebih diutamakan daripada Penanganan Pelanggaran, Maka Tantangan kita sebagai Pengawas Pemilu harus menampilkan hasil pengawasan kita dengan baik serta Komprehensif
Cirebon (10/3) --- Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar "Sosialisasi Modul Bimtek Pengawas Kelurahan/Desa dalam Pemilu Tahun 2024" di Aston Hotel Cirebon. Kegiatan diikuti Ketua dan Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten / Kota se-Jawa Barat. Kordiv Hukum dan Diklat Bawaslu Jawa Barat Yusup Kurnia berpesan agar seluruh PKD mengerti dan memahami bagaimana menjalankan tugasnya. Panwascam memastikan PKD untuk bekerja dalam prosedurnya dan dalam sisi aspek substansi.
Guna membangun spirit profesionalisme dalam melakukan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Jabar gelar Rapat Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Adhoc mengundang Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat (08/3).
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah Anggota Bawaslu Jabar Zaki Hilmi, Yulianto, Yusup Kurnia, Sutarno dan Kepala Sekretariat Eliazar Barus menghadiri Kegiatan Evaluasi Dan Tindak Lanjut Hasil Pemetaan Kerawanan Dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan Pusdiklat Bawaslu Republik Indonesia di Kota Bandung selasa, 7 maret 2023. Kegiatan ini juga mengundang perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan dan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Jawa Barat mengundang Tim Fasilitasi pengawasan dukungan calon Anggota DPD Bawaslu Kabupaten Kota se Jawa Barat di Kabupaten Karawang (6/3).
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.









