Cianjur (3/12)--- Bawaslu salurkan bantuan kepada korban gempa kabupaten cianjur.
Hadir Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dan anggota Bawaslu Lolly Suhenty serta didampingi oleh Pimpinan Bawaslu Jabar dan kepala Skeretariat
Penyerahan bantuan diserahkan secara simbolik oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty kepada perwakilan korban di kantor Bawaslu Kabupaten Cianjur.
Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 97 disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi yang salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Berangkat dari hal tersebut Bawaslu Jabar laksanakan Rapat Koordinasi Konsolidasi Data Hasil Pemilu 2019 (1/12) di Kota Tasikmalaya.
Bawaslu Jabar mengadakan kegiatan penguatan pada jajaran Bawaslu Kabupaten Kota dalam penanganan permohonan penyelesaian sengketa. Anggota Bawaslu Jabar Yulianto sebut manajemen penanganan permohonan penyelesaian sengketa ini perlu dilakukan.
Kabupaten Indramayu (30/11) Bawaslu Jawa Barat mengadakan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2022 mengenai pola hubungan kelembagaan.Dalam kegiatan yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu ini menghadirkan narasumber Tenaga Ahli SDM dan Diklat Bawaslu Ri M.Hanif Alusi yang memaparkan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Republik Indonesia dan Akademisi Universitas Wiralodra Indramayu Syamsul Bachri yang menjelaskan juga urgensi Ba
Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengadakan Kegiatan Sosialisasi dan implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu dan kuliah regulasi Pemilu Tahun 2022 dengan mengundang para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se Bandung Raya, Selasa 22 November 2022.
Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengadakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Kehumasan di Bumi Katulampa Resort, Kota Bogor 17-18 November 2022. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Divisi Humas dan Stah Kehumasan Bawaslu Kab/Kota se Jawa Barat dengan menghadirkan Herry Hermawan, akademisi komunikasi Universitas Dr Moestopo dan Hariqo Wibawa Satria pakar media sosial sebagai narasumber.
Bawaslu Jabar gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Pengawasan Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.
Bandung (14/11), Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengadakan Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu dan Kuliah Regulasi Pemilu.
Bawaslu Provinsi Jawas Barat mengadakan sosialisasi dan implementasi Perbawaslu dan Produk Hukum Bawaslu bagi penyelenggara Pemilu se Jawa Barat bertempat di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor, Jumat (11/11) siang.
Kamis, 10 November 20122, Bawaslu Jawa Barat mengadakan upacara untuk memperingati 77 tahun Hari Pahlawan di lapangan kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat Jl. Turangga No.25 Kota Bandung.
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
Bawaslu Provinsi Jawa Barat temukan ketidaksesuaian data dalam pengawasan Data Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Ketidaksesuaian ini ditemukan dalam Rapat Validasi Data DPHP dan Penetapan DPS bersama Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Agustus 2024.
Semak selengkapnya dengan cara mengunduh file siaran pers berikut ini: https://drive.google.com/file/d/1rOKhKORJ33SRbUoDGRLWuIvY2Oo54SV1/view?…
Bawaslu Jabar kembali melakukan Pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih tahap dua melalui metode Uji Petik hasil dari Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih yang telah dilakukan selama 21 Hari, dimulai dari tanggal 29 Juni s.d. 19 Juli 2024. Pada proses Input data hasil pengawasan tahap pertama, di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat difokuskan pada prosedur proses pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih.