Kabupaten Bogor (7/5), Ketua Bawaslu Jabar Abdullah terundang dalam Seminar Kebangsaan bertema Penguatan Organisasi dalam Mengaktualkan Komitmen Kaderisasi Berwawasan Kebangsaan dalam Rakerda Pemuda Katolik Komda Jabar.
Bandung (7/5), Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Yusup Kurnia Koordinator Divisi Hukum dan Diklat sekaligus penanggung jawab tim fasilitasi pengawasan pencalonan DPD dan DPRD, Sutarno Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran , dan Yulianto Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama tim sekretariat melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Bekasi (6/5), Pimpinan Bawaslu Jawa Barat Zaki Hilmi hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Persiapan Penetepan daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum tahun 2024.
Bandung (5/5), Anggota Bawaslu Jabar Yusup Kurnia dan Sutarno lakukan pengawasan pendaftaran bakal calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di KPU Provinsi Jawa Barat.
Pada hari kelima ini terdapat 4 (empat) bakal calon anggota DPD menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran yaitu : Andri Perkasa Kantaprawira, Ria Sugiat, A Taupik Hidayat dan Ernawaty Tampubolon.
Soreang (4/5), Bawaslu Provinsi Jawa Barat adakan Rakor Hasil pengawasan pasca Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyampaian Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS dikonsolidasikan dalam Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilu Tahun 2024 di Hotel Grand Sunshine Kabupaten Bandung.
Kabupaten Bandung (4/5), Salah satu isu hukum yg ditemukan dalam tahapan pencalonan DPD pada pemilu 2024 ialah perlindungan data pribadi pendukung pada saat dilakukan verifokasi faktual. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam Rakor Divisi Hukum Bawaslu Jawa Barat dengan tema Analisis Hukum Pencalonan Perseorangan DPD RI terkait Aspek Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Sampel Dukungan dan Syarat Calon DPD Pemilu Tahun 2024.
Bandung (4/5), Rapat pemetaan potensi pelanggaran dilaksanakan oleh Bawaslu Jabar dalam rangka menghadapi tahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu tahun 2024.
Bandung, Rabu (3/5), Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Yusup Kurnia koordinator divisi hukum dan diklat sekaligus penanggung jawab tim fasilitasi pengawasan pencalonan anggota DPD dan DPRD melakukan pengawasan langsung di kantor KPU Provinsi Jawa Barat didampingi oleh tim fasilitasi pengawasan pencalonan dari Sekretariat
Turangga Bandung (2/5) Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengadakan Peningkatan Kemampuan Leadership dan Teamwork sekaligus Halal bihalal yang dilaksanakan bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta Pejabat Struktural dan Fungsional dan seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Hadir sebagai narasumber Dr. Hj. R. Ella Girikomala.
Bandung (17/3) ---- Hari ini, sebanyak 132 PNS mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional di Lingkungan Bawaslu yang dilakukan secara luring dan daring.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Ichsan Fuady di Jakarta. Ichsan mengucapkan selamat kepada PNS yang dilantik dan diambil sumpah/janji Pejabat Fungsional. Selain itu, Ichsan berpesan harus bisa profesional dalam mengemban tugas sebagai abdi negara.
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.









