PPID Bawaslu Jabar
ADUAN PDPB
BALE DATA
SIPERJAKA
JDIH
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
E-Survey Kepuasan Masyarakat
SIWASDATIF
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Kamis, 13 April 2023 - 13:22:00
Bandung (13/4) Abdullah, Ketua Bawaslu Jabar sampaikan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam melindungi hak pilih rentan karena persoalan administrasi kependudukan, serta korban dari adanya pembangunan tol di Kota Bandung, Sumedang, Kota Bogor dan Korban Bencana Alam di Cianjur melalui Patroli Kawal Hak Pilih yang sudah dilakukan.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Selasa, 11 April 2023 - 19:11:00
Bandung (11/4) - Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Yusup Kurnia sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Diklat hadir dalam Rapat Pleno Verifikasi Faktual perbaikan kedua serta rekapitulasi akhir persyaratan dukungan minimal persyaratan bakal calon anggota DPD dalam Pemilu tahun 2024 tingkat Provinsi di Aula KPU Provinsi Jawa Barat.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Senin, 10 April 2023 - 22:33:00
KBB (10/4) - Sampai saat ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima 14 (empat belas) permohonan, 13 perkara diantaranya dapat di register namun demikian diberikan ruang untuk perbaikan.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Sabtu, 8 April 2023 - 21:28:00
Karawang Bekasi (8/4) - pimpinan Bawaslu Jabar Zaki Hilmi lakukan supervisi Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024 di Kabupaten Bekasi dan Karawang
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Jumat, 7 April 2023 - 20:55:58
Kota Cimahi (7/4) - Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jabar Yulianto hadiri rapat sosialisasi potensi sengketa dalam tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Kota Cimahi.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Jumat, 7 April 2023 - 17:39:14
Kota Cirebon (7/4) - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar Sutarno menjadi Narasumber dalam kegiatan "Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuda dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Cirebon.
Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024" yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Cirebon
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Kamis, 6 April 2023 - 19:05:00
Kabupaten Bandung (6/4) - Bawaslu Jabar menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Kordinator dan wakil koordinator Pencegahan parmas dan humas beserta staf.
Dalam membuka acara Yulianto sampaikan Bawaslu miliki kepentingan untuk menjaga keterpenuhan syarat warga negara sebagai Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Kamis, 6 April 2023 - 16:23:00
Kabupaten Bandung Barat (6/4) - Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Eliazar Barus menghadiri undangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam rangka Rapat Penyusunan Komponen dan Penandatanganan Berita Acara Pilkada Serentak Tahun 2024.
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Rabu, 5 April 2023 - 22:21:00
Bandung (5/4) Bawaslu Provinsi Jawa Barat lakukan pengawasan pada Rekapitulasi Verifikasi Faktual Partai Prima. "Bawaslu dan jajaran akan terus melakukan pengawasan setiap prosesnya, sampai pada hasil penetapan meskipun jika nantinya harus melewati permohonan sengketa" ungkap Yulianto yang hadir langsung lakukan Pengawasan Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) tingkat Provinsi Jawa Barat .
PERSIAPAN TAHAPAN TERAKHIR PROSES VERFAK, YUSUP INGATKAN BAKAL CALON DPD PERIHAL PERMOHONAN SENGKETA
Ditulis oleh : Andhika Pratama
pada Selasa, 4 April 2023 - 19:33:00
Bandung (4/4) - Verifikasi Faktual Kedua perlu dipersiapkan oleh para bakal calon anggota DPD dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan proses tahapan yang terakhir dari rangkaian verifikasi dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD pada Pemilu 2024. Tidak ada lagi upaya permohonan sengketa dari berita acara KPU hasil tindak lanjut Bawaslu mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 9 Tahun 2022 pasal 15 ayat (2) huruf b..
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
-
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
Agenda Bawaslu Jabar
Tanya Bawaslu ?
