Bandung - Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi membacakan putusan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, pada Senin, 26 Mei 2025 di Gedung MK, Jakarta. Sidang dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan ini merupakan akhir dari proses hukum yang diajukan oleh pihak pemohon dalam perkara nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 324/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mencatat ribuan kasus pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dari tahun 2019 hingga 2024. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa pelanggaran administratif masih menjadi jenis pelanggaran terbanyak dalam lima tahun terakhir, disusul oleh pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Bandung — Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Kamis, 22 Mei 2025. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, ini membahas dua agenda utama, yakni Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, serta Penetapan Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.

Bandung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mencatat adanya penurunan jumlah pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi pengawasan yang diterapkan Bawaslu selama beberapa tahun terakhir.

Bandung - Bawaslu Provinsi Jawa Barat resmi melaksanakan serah terima jabatan Kepala Sekretariat dari Drs. Eliazar Barus, M.Si kepada Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si. Acara berlangsung di Ruang Rapat Bawaslu Jabar dan dihadiri  langsung oleh Ketua dan Anggota beserta Jajaran sekretariat Bawaslu Jawa Barat.

Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan pentingnya redesain fungsi pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu dalam revisi paket undang-undang kepemiluan. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan bahwa upaya pencegahan ke depan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan ditopang sistem kerja yang terstruktur serta berorientasi jangka panjang.

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI terus berkomitmen meningkatkan kualitas demokrasi melalui partisipasi masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan membentuk Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun pengawasan pemilu yang inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta, 15 Mei 2025 — Anggota Bawaslu Jawa Barat, Usep Agus Zawari, melakukan pendampingan langsung kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Sidang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Bandung – Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Totok Hariyono, memberikan arahan tegas kepada jajaran Bawaslu yang menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) termasuk Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan keterangan tertulis untuk sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menekankan pentingnya membuat keterangan yang baik, dengan dasar objektif dan normatif. 

Bandung – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan usulan terkait desain mekanisme penegakan hukum pemilu dan pemilihan dalam diskusi bersama media bertajuk “Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan” yang digelar di Media Center Bawaslu RI Jakarta, Kamis (8/5/2025).