PPID Bawaslu Jabar
ADUAN PDPB
BALE DATA
SIPERJAKA
JDIH
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
E-Survey Kepuasan Masyarakat
SIWASDATIF
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Selasa, 27 Mei 2025 - 16:13:41
Bandung - Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi membacakan putusan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, pada Senin, 26 Mei 2025 di Gedung MK, Jakarta. Sidang dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan ini merupakan akhir dari proses hukum yang diajukan oleh pihak pemohon dalam perkara nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 324/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Selasa, 27 Mei 2025 - 12:42:35
Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mencatat ribuan kasus pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dari tahun 2019 hingga 2024. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa pelanggaran administratif masih menjadi jenis pelanggaran terbanyak dalam lima tahun terakhir, disusul oleh pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Jumat, 23 Mei 2025 - 08:16:52
Bandung — Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Kamis, 22 Mei 2025. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, ini membahas dua agenda utama, yakni Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha, serta Penetapan Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Rabu, 21 Mei 2025 - 13:20:27
Bandung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mencatat adanya penurunan jumlah pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi pengawasan yang diterapkan Bawaslu selama beberapa tahun terakhir.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Selasa, 20 Mei 2025 - 16:41:03
Bandung - Bawaslu Provinsi Jawa Barat resmi melaksanakan serah terima jabatan Kepala Sekretariat dari Drs. Eliazar Barus, M.Si kepada Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si. Acara berlangsung di Ruang Rapat Bawaslu Jabar dan dihadiri langsung oleh Ketua dan Anggota beserta Jajaran sekretariat Bawaslu Jawa Barat.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Selasa, 20 Mei 2025 - 16:28:13
Bandung – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan pentingnya redesain fungsi pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu dalam revisi paket undang-undang kepemiluan. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan bahwa upaya pencegahan ke depan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan ditopang sistem kerja yang terstruktur serta berorientasi jangka panjang.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Selasa, 20 Mei 2025 - 16:18:53
Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI terus berkomitmen meningkatkan kualitas demokrasi melalui partisipasi masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan membentuk Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya membangun pengawasan pemilu yang inklusif dan berkelanjutan.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Jumat, 16 Mei 2025 - 08:27:02
Jakarta, 15 Mei 2025 — Anggota Bawaslu Jawa Barat, Usep Agus Zawari, melakukan pendampingan langsung kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Sidang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Rabu, 14 Mei 2025 - 20:05:41
Bandung – Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Totok Hariyono, memberikan arahan tegas kepada jajaran Bawaslu yang menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) termasuk Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan keterangan tertulis untuk sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menekankan pentingnya membuat keterangan yang baik, dengan dasar objektif dan normatif.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Rabu, 14 Mei 2025 - 12:27:11
Bandung – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan usulan terkait desain mekanisme penegakan hukum pemilu dan pemilihan dalam diskusi bersama media bertajuk “Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan” yang digelar di Media Center Bawaslu RI Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
-
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
Agenda Bawaslu Jabar
Tanya Bawaslu ?
