PPID Bawaslu Jabar
ADUAN PDPB
BALE DATA
SIPERJAKA
JDIH
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
E-Survey Kepuasan Masyarakat
SIWASDATIF
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Rabu, 7 Mei 2025 - 08:03:26
Bandung – Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar "Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Pasca PSU Kabupaten Tasikmalaya" di Kantor Bawaslu Jabar pada hari Rabu, 6 Mei 2025. Rapat ini dihadiri oleh peserta dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang terlibat dalam mempersiapkan menghadapi proses pemberian keterangan di MK pasca PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Selasa, 29 April 2025 - 12:57:32
Tasikmalaya — Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencatat bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya nomor urut 1 dan 3 telah resmi mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya (28/4/2025).
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Senin, 21 April 2025 - 10:34:57
Bandung - Bawaslu Jawa Barat apresiasi pengawasan konten internet (siber) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pengawasan aktif terhadap ruang digital, khususnya di media sosial (21/04/2025).
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Senin, 21 April 2025 - 10:11:35
Tasikmalaya, – Di hari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty didampingi Anggota Bawaslu Jabar kembali mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi potensi pelanggaran, terutama praktik politik uang yang rawan terjadi saat momentum pemungutan suara (19/04/2024).
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Rabu, 16 April 2025 - 13:22:53
Tasikmalaya - Memasuki masa tenang Pemungutasn Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Jawa Barat diwakili Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Syaiful Bachri, melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pengawasan berupa penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Rabu malam (16/4) hingga dini hari.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Selasa, 15 April 2025 - 20:40:28
Tasikmalaya - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan langsung terhadap proses distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (15/4/2025).
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Selasa, 15 April 2025 - 20:33:42
Pimpinan Bawaslu Jabar turut hadir dalam debat publik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang digelar pada Senin malam, 14 April 2025, di Hotel Alhambra, Kabupaten Tasikmalaya.
Kehadiran ini merupakan bagian dari monitoring pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mengawasi setiap tahapan pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada Tasikmalaya.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Minggu, 9 Februari 2025 - 09:50:47
Jakarta – Bawaslu Provinsi Jawa Barat dampingi Bawaslu Kabupaten Tasikmlaya dalam memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024 dengan perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang saat ini memasuki tahap sidang pembuktian dan mendengarkan ketarangan saksi serta ahli di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jum'at, 7 Februari 2025.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Kamis, 6 Februari 2025 - 09:36:20
Jakarta, 5 Februari 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat hadir mendampingi Bawaslu Kabupaten/Kota yang memberikan keterangan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Agenda persidangan pada tanggal 4-5 Februari 2025 ini difokuskan pada mendengarkan putusan dan/atau ketetapan.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Selasa, 5 November 2024 - 14:46:35
Bandung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menggelar Forum Warga Pengawasan Partisipatif bersama para pemuda di Pasirwangi, Ujung Berung, Kota Bandung, sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak 2024, pada Senin, 4 November 2024.
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
-
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
Agenda Bawaslu Jabar
Tanya Bawaslu ?
