PPID Bawaslu Jabar
ADUAN PDPB
BALE DATA
SIPERJAKA
JDIH
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
E-Survey Kepuasan Masyarakat
SIWASDATIF
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Rabu, 12 November 2025 - 10:12:12
Bandung, 11 November 2025 — Bawaslu Jawa Barat menegaskan pentingnya penguatan literasi digital dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai langkah strategis menjaga integritas demokrasi di era informasi.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Kamis, 6 November 2025 - 17:28:08
Bandung, 6 November 2025 — Bawaslu Jawa Barat meluncurkan Sistem Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Partisipatif (Siwasdatif) sebagai langkah konkret digitalisasi pengawasan data pemilih berbasis partisipasi publik. Sistem ini menjadi terobosan pertama di Indonesia yang memungkinkan masyarakat berkontribusi langsung dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih secara daring.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Selasa, 4 November 2025 - 19:55:27
Bandung, 31 Oktober 2025 — Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah, menegaskan bahwa Baledata bukan sekadar platform informasi, melainkan alat kerja internal Bawaslu Jabar untuk mengintegrasikan seluruh data hasil pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Sabtu, 1 November 2025 - 06:24:34
Bandung, 31 Oktober 2025 — Bawaslu Jawa Barat menyoroti tantangan pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilu yang dinilai belum memiliki kejelasan dalam batas waktu sanksi dan mekanisme pembinaannya. Isu tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Diseminasi Produk Hukum Bawaslu dalam Penguatan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang digelar di Bandung, Jumat (31/10/2025).
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Selasa, 21 Oktober 2025 - 18:34:29
Bandung, 21 Oktober 2025 - Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Assessment Anugerah Kehumasan Tahun 2025, yang diikuti oleh Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat secara daring.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Senin, 20 Oktober 2025 - 21:35:28
Indramayu, 20 Oktober 2025 — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi (RDK) di Kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu untuk mematangkan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu Jabar, yaitu Ketua H. Zacky Muhammad Zam Zam, Kordiv SDMO Fereddy, Kordiv Pencegahan dan Parmas Nuryamah, Kordiv Hukum dan Diklat Usep Zawari, serta Kordiv Penanganan Pelanggaran Syaiful Bachri.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Rabu, 15 Oktober 2025 - 08:51:02
Bandung, 13 Oktober 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mencatat rekor baru dalam penyelenggaraan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu (PHP) V Tahun 2025. Sebanyak 311 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia resmi terdaftar sebagai peserta, menjadikannya angka partisipasi tertinggi sejak kompetisi ini pertama kali digelar pada 2019.
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Rabu, 15 Oktober 2025 - 08:43:25
Bandung, 13 Oktober 2025 — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendorong sinergi dengan perguruan tinggi dalam pengembangan data pengawasan Pemilu berbasis riset dan literasi digital. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI, Puadi, saat membuka kegiatan “Literasi Data Pengawasan Pemilu: Sinergi Universitas dan Pengawas Pemilu Melalui Literasi Data” di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Senin (13/10/2025).
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Kamis, 9 Oktober 2025 - 13:18:33
Bandung, 8 Oktober 2025 — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya optimalisasi sistem e-Kinerja sebagai instrumen evaluasi dan peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Ditulis oleh : Jihad Khufaya
pada Selasa, 7 Oktober 2025 - 10:11:16
Bandung — Bawaslu Provinsi Jawa Barat kembali menyelenggarakan Diskusi Pojok Pengawasan sebagai agenda bulanan yang menjadi ruang berbagi dan evaluasi strategi pencegahan di masa non-tahapan Pemilu.
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
-
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
Agenda Bawaslu Jabar
Tanya Bawaslu ?
