Tasikmalaya, Bawaslu Jabar - Dalam rangka pemilihan Kepala Daerah di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi Pemilih Pemula di Hotel Santika Kota Tasikmalaya, Senin, 21 November 2016.
Cimahi, Jawa Barat - Dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada Tahun 2017 di Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melakukan penandatanganan kerjasama Pengawasan Partisipatif dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Barat, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jawa Barat dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Barat pada tanggal 16 Nopember 2016 di Hotel Si
Bandung, Bawaslu Jabar - Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-71, Bawaslu Jawa Barat mengadakan Upacara Bendera dengan tema “Indonesia Kerja Nyata” pada Rabu Pagi, 17 Agustus 2016 di Halaman Komplek Perkantoran Bawaslu Jabar, Jl.Turangga No.25 Kota Bandung yang dihadiri oleh seluruh pegawai Bawaslu Jabar, serta unsur dari PWRI Jawa Barat.
Bandung – Badan Pengawas Pemilu Provinsi jawa Barat telah melakukan Kegiatan “ Launching Penerapan Aplikasi Pengawasan Pilkada Tahun 2017 berbasis IT di Jawa Barat” pada Jum'at, 12 Agustus 2016 di Kantor Bawaslu Jabar, Jln.Turangga No.25 Kota Bandung.
Aplikasi berbasis IT tersebut salah satunya bernama Sistem Analisa Data Pemilih (SADAP). Aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan pengawasan daftar pemilih pada Pilkada di Jawa Barat.
Bandung, Bawaslu Jabar - Dalam rangka mewujudkan Panwas Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat Tahun 2017 yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabel terutama sumber daya manusia di tingkat Sekretariat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja kesekretariatan Panwaslu Kabupaten / kota.
Bekasi, Jawa Barat - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi akan dilaksanakan pada Tahun 2017 secara langsung serentak.
Sumedang, Bawaslu Jabar – dalam rangka persiapan Pilkada serentak pada Tahun 2017, Bawaslu Jawa Barat kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif berbentuk Perkemahan bagi anggota gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Cimahi di Bumi Perkemahan DR (HC) Mashudi, Kiara payung Jatinangor Kabupaten Sumedang selama 2 hari (27 s.d.28/5).
Tasikmalaya, Bawaslu Jabar – Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Jawa Barat dengan Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat serta dalam upaya meningkatkan pengawasan Partisipatif pemilihan Kepala Daerah secara langsung serentak pada Tahun 2017 di Kota Tasikmalaya, Bawaslu Jawa Barat melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi pembantu Pembina gerakan Pramuka Kota Tasikmalaya yang bertempat di Lapangan Perkemahan Desa Sukamulya Kota Tasik selama 2 Ha
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
Bawaslu Provinsi Jawa Barat temukan ketidaksesuaian data dalam pengawasan Data Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Ketidaksesuaian ini ditemukan dalam Rapat Validasi Data DPHP dan Penetapan DPS bersama Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Agustus 2024.
Semak selengkapnya dengan cara mengunduh file siaran pers berikut ini: https://drive.google.com/file/d/1rOKhKORJ33SRbUoDGRLWuIvY2Oo54SV1/view?…
Bawaslu Jabar kembali melakukan Pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih tahap dua melalui metode Uji Petik hasil dari Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih yang telah dilakukan selama 21 Hari, dimulai dari tanggal 29 Juni s.d. 19 Juli 2024. Pada proses Input data hasil pengawasan tahap pertama, di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat difokuskan pada prosedur proses pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih.