PPID Bawaslu Jabar
SIPEDATI
SIPERJAKA
Ditulis oleh : admin
pada Rabu, 2 Maret 2022 - 11:40:31
Bandung (21/2)—Perkuat pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus lakukan sinergi kelembagaan, salah satunya dengan KOPEL ( Legislative Watch Committee). Keduanya melakukan penandatanganan kerjasama pengawasan partisipatif, di antaranya terkait gerakan anti politik uang. Pendatanganan dilakukan di tengah kegiatan Aksi Untuk Desa Berintegritas yang digagas KOPEL bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, (18-20/2/2022).
Ditulis oleh : admin
pada Jumat, 11 Februari 2022 - 11:42:14
Bawaslu Provinsi Jawa Barat terpilih menjadi salah satu yang memberi masukan revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Hukum. Selain Jawa Barat, Bawaslu RI juga menetapkan dua daerah lainnya yakni Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Ditulis oleh : admin
pada Rabu, 9 Februari 2022 - 11:45:31
Tantangan akan selalu ada, tak terkecuali dalam penegakan demokrasi. Namun demikian Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Yusuf Kurnia mengatakan dibalik sederet tantangan ada banyak keuntungan dari suatu demokrasi. Karenanya, demokrasi penting dijaga bersama-sama dan berkelanjutan, salah satunya melalui kegiatan Kuliah Regulasi Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama Universitas Muhammadiyah Cirebon (8/2).
Ditulis oleh : admin
pada Rabu, 29 Januari 2020 - 21:25:07
Bandung (29/01/2020). Mahkamah Konstitusi (MK) mengganti terminologi ‘Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten/kota’ menjadi ‘Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota’ dalam Undang-undang Pilkada. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) kabupaten/kota masih termaktub dalam Undang-undang No. 1/2015 jo Undang-undang No. 8/2015 jo Undang-undang No.
Ditulis oleh : admin
pada Rabu, 29 Januari 2020 - 05:31:30
(27/1) Bandung - Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Redaksi Pikiran Rakyat di Jl. Asia Afrika No. 77 Bandung.
Ditulis oleh : admin
pada Jumat, 24 Januari 2020 - 19:52:35
Bandung (24/01) – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 memasuki tahapan pencalonan. Pencalonan Kepala Daerah ini ada 2 jalur mekanismenya yakni melalui jalur perseorangan yang melalui dukungan langsung pemilih maupun melalui dukungan partai politik.
Ditulis oleh : admin
pada Senin, 23 Januari 2017 - 11:38:42
Bandung - Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan Pembahasan Pendanaan Pilkada Serentak 16 Kabupaten/Kota Tahun 2018. Kegiatan tersebut diadakan pada Hari Jumat, 20 Januari 2016 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Jalan Turangga 25 Kota Bandung.
Ditulis oleh : admin
pada Senin, 23 Januari 2017 - 11:30:52
Dalam rangka persiapan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Tahun 2018 yang tahapannya akan dilaksanakan pada Tahun 2017, Ketua Bawaslu Jawa Barat Drs, Harminus Koto , Menghadiri Undangan Gubernur Jawa Barat Dalam Acara Penandatanganan Naskah Kesepatan Bersama Tentang Pendanaan Bersama Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Barat Tahun 2018 Pada Tanggal 17 Januari 2017 Di Gedung Sate Jl.
Ditulis oleh : admin
pada Kamis, 19 Januari 2017 - 11:27:50
Bandung - Bawaslu Provinsi Jawa Barat
melaksanakan Rapat Persiapan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2018.
Ditulis oleh : admin
pada Selasa, 22 November 2016 - 11:25:37
Tasikmalaya, Bawaslu Jabar - Partisipatif publik khusunya kaum perempuan dan disabilitas dalam pengawasan pemilihan Kepala Daerah di Kota Tasikmalaya menjadi konsen Bawaslu Jawa Barat. Setelah sebelumnya melakukan sosialisasi di Kota Cimahi, Bawaslu Jawa Barat kembali mengadakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih perempuan dan kaum difabel Kota Tasik pada tanggal 22 Nopember 2016 di Hotel Horison Tasikmalaya.
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
Bawaslu Provinsi Jawa Barat temukan ketidaksesuaian data dalam pengawasan Data Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Ketidaksesuaian ini ditemukan dalam Rapat Validasi Data DPHP dan Penetapan DPS bersama Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 12 Agustus 2024.
Semak selengkapnya dengan cara mengunduh file siaran pers berikut ini: https://drive.google.com/file/d/1rOKhKORJ33SRbUoDGRLWuIvY2Oo54SV1/view?…
Bawaslu Jabar kembali melakukan Pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih tahap dua melalui metode Uji Petik hasil dari Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih yang telah dilakukan selama 21 Hari, dimulai dari tanggal 29 Juni s.d. 19 Juli 2024. Pada proses Input data hasil pengawasan tahap pertama, di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat difokuskan pada prosedur proses pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih.
Agenda Bawaslu Jabar
Tanya Bawaslu ?
