Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengundang para pegiat media sosial dan content creator di wilayah Jawa Barat pada Sosialisasi Pengawasan Siber di Hotel Savoy Homman Kota Bandung (9/11/2022).
Kota Bandung Selasa, 8 November 2022 Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengadakan Kegiatan Rapat Kerja Penyampaian RAB Revisi ke-8 dan Penyusunan Rekapitulasi jadwal kegiatan akhir tahun bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan ini mengundang Ketua, Koordinator SDM dan Organisasi dan Kasek/Korsek Bawaslu 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Berdasarkan ketetapan pleno Bawaslu Jabar yang dilaksanakan senin (7/11), Pasca diundangkannya Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Jawa Barat menindaklanjutinya sesuai amanat Perbawaslu, adapun pembagiannya sebagai berikut :
Bandung (6/11), Ketua Bawaslu RI Rahmat bagja menghadiri kegiatan sosialisasi produk hukum Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung.
Kegiatan yang menghadirkan anggota pramuka se-Kabupaten Bandung pada acara sosialisasi ini diawali dengan ikrar anggota pramuka yang didalamnya terdapat anggota saka adhyasta pemilu untuk kesiapan menjadi pemantau pemilu pada tahun 2024, yang diucap ulang oleh peserta lainnya.
Sebagai upaya dalam meningkatkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat, Divisi Hukum Bawaslu Jawa Barat mengadakan RDK pengelolaan JDIH di Bawaslu Kota Tasikmalaya (3/11). Kegiatan ini mengundang Koordinator Divisi dan 1 staf yang mengampu bidang hukum seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat.
Bandung – Anggota Bawaslu Jawa Barat Yulianto mengungkapkan ruang penyelesaian sengketa proses pemilu bisa digunakan jika peserta merasa dirugikan atas keputusan KPU.
Bandung - (17/10). Untuk memastikan proses verifikasi faktual Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, Bawaslu Jawa Barat melakukan pengawasan langsung proses verfak DPD Partai Buruh Exco Jawa Barat di Kota Bandung.
Bandung - (17/10) Tahapan pendaftaran Partai Politik saat ini memasuki tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan legalitas serta kedudukan kantor Partai Politik di Provinsi Jawa Barat. Proses Verifikasi faktual wajib di awasi oleh Bawaslu. Oleh karena itu Bawaslu Jabar yang di pimpin Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah melakukan pengawasan langsung proses verifikasi faktual di DPW Partai Bulan Bintang Jawa Barat.
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.









