Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Partai Politik alias parpol mulai pasang kuda-kuda, agar kursi dan posisi bisa digapai. Bawaslu Provinsi Jawa Barat pun tak mau kalah lihai. Belum lama ini (5/7) kemudian menggelar konsolidasi demokrasi bersama Partai Gelora. Sebagai wasit, Bawaslu memang tak ingin lebih banyak meniup peluit.
Guna meningkatkan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat (5/7). Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah yang memimpin langsung kegiatan tersebut menilai, konsolidasi penting dilakukan mengingat partai politik yang lebih sering disebut parpol merupakan objek penting yang turut menentukan kualitas pesta demokrasi.
Bandung - Apresiasi dan kebahagiaan disampaikan Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suhenty Kordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, dalam peringatan Hari Ulang Tahun Bawaslu Jawa Barat yang ke 9 Tahun (1/7).
Bandung, Bawaslu Jabar - Penanda 9 Tahun lahirnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari lahir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang sebelumnya Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi bersifat adhoc. Atas dasar Undang-Undang tersebut pada tanggal 26 Juni 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dibentuk.
Gaung sirine tembak memecah keheningan pagi (14/6) di seluruh penjuru negeri, hari tepat dimana tahapan Pemilu 2024 dimulai. Bak penanda sebuah invasi, sirine ini menjadi penanda Bawaslu siap mengawasi. Semangat Bawaslu Provinsi Jawa Barat pun tak ayal mendidih mendengar sirine tembak ini. Dengan lantang Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah dan jajarannya berteriak "Sudah siap mengawasi ? Siap, siap dan selalu siap mengawasi seluruh tahapan".
Menjelang pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan DPW Partai Buruh Jawa Barat melakukan audiensi sebagai upaya dalam membangun komunikasi dan relasi (6/6).
Menjelang dilaksanakannya Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat kembali mengadakan Sosialisasi Perundang-undangan dan Kuliah Regulasi Pemilu. Kali ini kegiatan dilaksanakan di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha (10/6). Dalam prosesi pembukaan acara, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Sutarno menjelaskan alasan mengapa kegiatan tersebut penting dilaksanakan. Dimana Pemilu 2024 memiliki gambaran persoalan yang kurang lebih serupa dengan pemilu sebelumnya.
Banyaknya problematika dalam penegakan hukum Pemilu mendorong Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk terus melakukan penguatan analisis hukum di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Salahsatunya Rapat Koordinasi Divisi Hukum terkait Analisis Hukum dan Legal Opinon (11/3). Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, Yusuf Kurnia mengatakan agar analisis hukum dilakukan secara benar perlu dimulai dari mengklasifikan hukum acara yang dimaksud.
Bandung (21/2)—Perkuat pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus lakukan sinergi kelembagaan, salah satunya dengan KOPEL ( Legislative Watch Committee). Keduanya melakukan penandatanganan kerjasama pengawasan partisipatif, di antaranya terkait gerakan anti politik uang. Pendatanganan dilakukan di tengah kegiatan Aksi Untuk Desa Berintegritas yang digagas KOPEL bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, (18-20/2/2022).
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.









