Bawaslu Jabar lakukan diskusi pemetaan terhadap potensi sengketa dalam Rapat Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jabar dengan tema "Mencegah Sengketa Pemilu pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Peserta Pemilu melalui Pengawasan yang Efektif" (26/7)
Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengunjungi Kantor Kompas Group (18/7). Kunjungan ini merupakan bagian dari program Safari Demokrasi setelah sebelumnya mengunjungi beberapa kediaman Partai Politik (Parpol), perguruan tinggi, hingga Organisasi Masyarakat (Ormas) baik yang bersifat kepemudaan maupun keagamaan menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Untuk melahirkan suatu demokrasi deliberatif, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (15/7). Dimana pada kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten/Kota dilatih merespon permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID, sampai tips menyajikan suatu informasi serta edukasi kepemiluan yang menarik di berbagai platform media sosial.
Memasuki tahapan awal Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (13/7). Kunjungan ini dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi, melekatkan komunikasi, dan memperkuat konsolidasi dalam pelaksanaan pemilihan serentak mendatang.
Belum lama ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau yang biasa disingkat IMM (13/7).
Bandung - Bawaslu Jabar sambut Kunjungan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Barat yang diterima langsung oleh Pimpinan Bawaslu Jabar Harminus Koto, Zaki Hilmi, Sutarno dan kepala sekretariat Bawaslu Jabar Eliazar Barus (13/07).
Bandung - Bawaslu Jabar lakukan silaturahmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Rabu kemarin (13/07). Hadir Ketua Bawaslu Jabar @Abdullah beserta Anggota Bawaslu Jabar Zaki Hilmi, Yusup Kurnia, Soetarno, dan Harminus Koto. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Jawa Barat bermaksud membangun dan memperkuat kolaborasi dan komunikasi strategis antar Penyelenggara Pemilu menghadapi tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan sejak 14 Juni 2022.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty melakukan Supervisi ke Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat (8/7). Kunjungan kali ini berkenaan dengan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan dukungan rencana anggaran termasuk dalam perencanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada sebagai dukungan Bawaslu mengawal Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 di Jawa Barat. Sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Barat, Lolly mengaku memiliki tanggungjawab lebih dalam memantau NPHD.
Pemilu 2024 telah memasuki tahapan. Untuk melakukan pengawalan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mulai merancang kebutuhan anggaran. Salahsatunya yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bawaslu diperkenankan meminta dukungan pada masing-masing pemerintah daerah bersangkutan.
Bandung, Kamis 6 November 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara resmi meluncurkan SIWASDATIF (Sistem Pengawasan Digital Partisipatif), sebuah inovasid igital yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Simak selengkapnya dengan mengunduh file siaran pers berikut ini:
Bawaslu Jawa Barat menyampaikan informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia akan menyelenggarakan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta melibatkan civitas akademika dalam memberikan gagasan, kajian akademik, dan rekomendasi strategis.
Kompetisi debat dengan tema “Penguatan Penegakan Hukum Pemilu” akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: Senin – Sabtu, 24 – 29 November 2025
Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan yang menjadi perhatian khusus, diantaranya satu kejadian khusus pada masa tenang dan tujuh trend masalah pada pemungutan suara.
Simak selengkapnya, dengan mengunduh file pada link berikut Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada masa tenang dan pada
hari pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Barat, didapati delapan trend temuan
Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak di Jawa Barat telah memasuki babak akhir, Dalam pengawasan konten internet siber yang dilaksanakan selama 75 hari tahapan kampanye berlangsung, Bawaslu Jabar telah temukan 192 pelanggaran konten internet maupun kanal berita. yang didalamnya terdapat 151 konten ujaran kebencian dan 37 konten berita informasi bohong (hoaks). Sebaran konten informasi bohong dan ujaran kebencian tersebar di 10 kabupaten/kota dan di provinsi Jawa Barat.
Bawaslu Jawa Barat telah melakukan pemetaan terhadap 25 indikator potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pemetaan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan dan hambatan yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara, dengan mengidentifikasi 10 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 10 indikator yang sering terjadi, serta 5 indikator yang meskipun jarang terjadi, tetap perlu diwaspadai.
Masa kampanye Pemilihan Serentak yang dimulai pada 25 Septembers ampai 20 Oktober 2024, Bawaslu se-Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengawasan terhadap 102.624 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Unduh selengkapnya pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1A1dn9-1OWPrCVxeALK2WKtGtSlBRbsyu/view?…
Dalam tahapan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024, Masa kampanye merupakan tahapan paling penting dalam Pemilihan. Salah satu fokus
Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kerja-kerja pengawasan yakni menyoroti potensi kerawanan kampanye di media sosial. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-
Bawaslu Jabar telah melaksanakan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakhir pada 22 September 2024 dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Jawa Barat.
Dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa hal. Apa saja yang menjadi temuan dan saran perbaikan Bawaslu? Simak selengkapnya dengan mengunduh file Siaran Pers berikut ini:
https://drive.google.com/file/d/1Dj4LNTzuqtckIbA3t9e5hMHIvj4zTNbB/view?…
Administrasi calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Jabar pada pemilihan serentak 2024. Dari Hasil pencermatan selama proses penelitian administrasi, Bawaslu Jabar mencatat ada beberapa dokumen yangh belum lengkap dari empat pasangan calon.
|Simak selengkapnya dengan cara unduh file siaran pers pada link berikut ini: https://drive.google.com/file/d/12LepjaXK1QarEurBA4kRD6riqdrmg1kM/view?…
Pengawas Pemilu se Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah diumukan mulai tanggal 18 Agustus 2024 di setiap Kelurahan/Desa se-Jawa Barat. Pengumuman DPS ini dilakukan selama 10 hari sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.









