Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Partai Politik alias parpol mulai pasang kuda-kuda, agar kursi dan posisi bisa digapai. Bawaslu Provinsi Jawa Barat pun tak mau kalah lihai. Belum lama ini (5/7) kemudian menggelar konsolidasi demokrasi bersama Partai Gelora. Sebagai wasit, Bawaslu memang tak ingin lebih banyak meniup peluit.

Guna meningkatkan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat (5/7). Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah yang memimpin langsung kegiatan tersebut menilai, konsolidasi penting dilakukan mengingat partai politik yang lebih sering disebut parpol merupakan objek penting yang turut menentukan kualitas pesta demokrasi.

Bandung - Apresiasi dan kebahagiaan disampaikan Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suhenty Kordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, dalam peringatan Hari Ulang Tahun Bawaslu Jawa Barat yang ke 9 Tahun (1/7). 

Bandung, Bawaslu Jabar - Penanda 9 Tahun lahirnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari lahir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang sebelumnya Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi bersifat adhoc. Atas dasar Undang-Undang tersebut pada tanggal 26 Juni 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dibentuk. 

Gaung sirine tembak memecah keheningan pagi (14/6) di seluruh penjuru negeri, hari tepat dimana tahapan Pemilu 2024 dimulai. Bak penanda sebuah invasi, sirine ini menjadi penanda Bawaslu siap mengawasi. Semangat Bawaslu Provinsi Jawa Barat pun tak ayal mendidih mendengar sirine tembak ini. Dengan lantang Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah dan jajarannya berteriak "Sudah siap mengawasi ? Siap, siap dan selalu siap mengawasi seluruh tahapan".

Menjelang pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan DPW Partai Buruh Jawa Barat melakukan audiensi sebagai upaya dalam membangun komunikasi dan relasi (6/6).

Menjelang dilaksanakannya Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat kembali mengadakan Sosialisasi Perundang-undangan dan Kuliah Regulasi Pemilu. Kali ini kegiatan dilaksanakan di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha (10/6). Dalam prosesi pembukaan acara, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Sutarno menjelaskan alasan mengapa kegiatan tersebut penting dilaksanakan. Dimana Pemilu 2024 memiliki gambaran persoalan yang kurang lebih serupa dengan pemilu sebelumnya.

Banyaknya problematika dalam penegakan hukum Pemilu mendorong Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk terus melakukan penguatan analisis hukum di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Salahsatunya Rapat Koordinasi Divisi Hukum terkait Analisis Hukum dan Legal Opinon (11/3). Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, Yusuf Kurnia mengatakan agar analisis hukum dilakukan secara benar perlu dimulai dari mengklasifikan hukum acara yang dimaksud.

Bandung (21/2)—Perkuat pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus lakukan sinergi kelembagaan, salah satunya dengan KOPEL ( Legislative Watch Committee). Keduanya melakukan penandatanganan kerjasama pengawasan partisipatif, di antaranya terkait gerakan anti politik uang. Pendatanganan dilakukan di tengah kegiatan Aksi Untuk Desa Berintegritas yang digagas KOPEL bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, (18-20/2/2022).